Soroti Pidato di KTT COP26, FPR Sebut Jokowi Tak Malu Mengemis ke Imperialis

Suara.com - Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi dan kampanye nasional secara serentak di beberapa wilayah. Aksi dan kampanye itu dilakukan dalam rangka Global Day of Action for Climate Justice yang juga diorganisasikan secara global di Asia, Eropa dan Amerika oleh International League of People’s Struggle (ILPS).

Koordinator Nasional FPR, Rudi H.B Daman menyebut aksi dan kampanye fi antaranya akan digelar di Jakarta,Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Secara bersamaan juga digelar secara besar-besaran di Glasgow, Skotlandia.

Rudi menjelaskan, aksi dan kampanye ini dilakukan FPR merespon pelaksanaan KTT PBB tentang Perubahan Iklim/Conference of the Parties ke 26 (COP26). Menurutnya, Forum COP26 yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu hanyalah ruang bagi imperialis khususnya Amerika Serikat untuk menggunakan isu krisis iklim bagi kepentingan ekspor kapital mereka. 

"Negeri-negeri imperialis seolah nampak peduli terhadap kondisi krisis iklim. Padahal merekalah aktor utama yang menyebabkan krisis iklim terjadi melalui berbagai kebijakan neoliberal yang rakus menghancurkan hutan, laut, sungai dan alam di berbagai negara termasuk Indonesia," kata Rudi dalam keterangannya, Minggu (7/11/2021).

Di sisi lain, Rudi menilai kehadiran Jokowi dan pidatonya di COP26 semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai tangan imperialis. Terlebih, kata dia, Jokowi terkesan mempromosikan berbagai program dan rencana ke depan Indonesia sebagai komitmen untuk memuluskan investasi dan utang melalui berbagai proyek seperti Perhutanan Sosial, Pembangunan Kawasan Industri Hijau, Rehabilitasi lahan, dan lainnya.

"Serta dengan tidak tahu malu justru mengemis, meminta bantuan pendanaan dan transformasi teknologi dari negeri imperialis. Ia menutupi bahwa hampir tidak ada yang bersisa bagi rakyat karena keserakahan imperialis melalui ekspor kapital dan alih teknologinya yang selama ini berkedok bantuan.” bebernya.

Atas hal itu, Rudi menyebut Jokowi dan 'tuan tanah besar' serta 'borjuasi besar' di dalam negeri sejatinya ialah pihak yang mesti bertanggung jawab atas kerusakan alam yang menyebabkan krisis iklim. 

“Apa bentuk tanggung jawabnya? Hanya kehancuran diri dan sistemnya yang bisa menjadi pertanggung jawaban terbaik untuk kemajuan rakyat. Sementara rakyat, hanya perlu memajukan perjuangan, memperkuat solidaritas internasional sejati dan memenangkan land reform sejati sebagai jalan untuk keadilan iklim dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Rudi mengemukakan bahwa dalam momentum ini, FPR tidak hanya menjalankan aksi dan kampanye di Indonesia. Melainkan, melalui kehadiran Ketua dan Sekjend SERUNI di Glasgow, Skotlandia juga terlibat dan memimpin Kampanye di lokasi COP26 berlangsung.