Guru Besar IPB Sebut Regulasi Pemerintah Belum Cukup untuk Pencegahan Korupsi Kehutanan

Dwi Bowo RaharjoRia Rizki Nirmala Sari Suara.Com

Kamis, 16 Desember 2021 | 19:33 WIB

Guru Besar IPB Sebut Regulasi Pemerintah Belum Cukup untuk Pencegahan Korupsi Kehutanan — Ilustrasi korupsi. (Shutterstock)

Terakhir ialah memperhatikan tata kelola keuangan partai politik. Hal tersebut dinilainya sangat menentukan ada tidaknya praktik korupsi di sektor kehutanan.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Komentar

Berikan komentar disini >

BERITA TERKAIT

Auriga Nusantara: Deforestasi di 10 Provinsi Meningkat, Pelakunya Masih Sama

Auriga Nusantara: Deforestasi di 10 Provinsi Meningkat, Pelakunya Masih Sama

16 Desember 2021 | 17:28 WIB WIB

Pertanyakan Data Deforestasi Versi KLHK, Greenpeace Indonesia: Cukup Membingungkan

Pertanyakan Data Deforestasi Versi KLHK, Greenpeace Indonesia: Cukup Membingungkan

17:29 WIB

Raih Skor Sangat Baik, KLHK Diapresiasi Penghargaan Meritokrasi

Raih Skor Sangat Baik, KLHK Diapresiasi Penghargaan Meritokrasi

11:36 WIB

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ingatkan Bahaya Orang Pintar Tapi Tak Berintegritas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ingatkan Bahaya Orang Pintar Tapi Tak Berintegritas

20:28 WIB

REKOMENDASI

Hasto Gunakan AI untuk Pledoi di Sidang: Terobosan Hukum atau Ancaman Keadilan?

Hasto Gunakan AI untuk Pledoi di Sidang: Terobosan Hukum atau Ancaman Keadilan?

Alasan Aneh Hakim Vonis Ringan Makelar Peradilan Zarof Ricar

Alasan Aneh Hakim Vonis Ringan Makelar Peradilan Zarof Ricar

Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli Warisan Jokowi: Tak Efektif atau Ada Maksud Politik?

Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli Warisan Jokowi: Tak Efektif atau Ada Maksud Politik?

TERKINI

Bisa Ikut Bangun Daerah, Pimpinan DPD RI Dorong Program MBG Prabowo Diakselerasi

Bisa Ikut Bangun Daerah, Pimpinan DPD RI Dorong Program MBG Prabowo Diakselerasi

News | 21:26 WIB

Koperasi Merah Putih Jadi Proyek Strategis Nasional?

Koperasi Merah Putih Jadi Proyek Strategis Nasional?

News | 21:18 WIB

Warga Palestina Tak Diizinkan Akses Bunker Perlindungan, Tuduhan Diskriminasi Menguat

Warga Palestina Tak Diizinkan Akses Bunker Perlindungan, Tuduhan Diskriminasi Menguat

News | 21:14 WIB

Giliran Menteri HAM Natalius Pigai Bikin Gaduh soal Pemerkosaan Massal 1998

Giliran Menteri HAM Natalius Pigai Bikin Gaduh soal Pemerkosaan Massal 1998

News | 21:09 WIB

Politikus Partai Hanura Pemilik Tempat Karaoke Plus Prostitusi Ditahan

Politikus Partai Hanura Pemilik Tempat Karaoke Plus Prostitusi Ditahan

News | 20:55 WIB

KPK Akan Panggil Gubernur Jatim Khofifah Lagi Pekan Depan untuk Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

KPK Akan Panggil Gubernur Jatim Khofifah Lagi Pekan Depan untuk Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

News | 20:46 WIB

Viral Video Warga Israel Tolak Tetangga Masuk Bunker saat Serangan Rudal, Warganet Geram!

Viral Video Warga Israel Tolak Tetangga Masuk Bunker saat Serangan Rudal, Warganet Geram!

News | 20:16 WIB

PNS Jakarta Akan WFA, Pramono: Banyak Manfaatnya

PNS Jakarta Akan WFA, Pramono: Banyak Manfaatnya

News | 20:11 WIB

Tetapkan Tersangka Korporasi, KPK Juga Lakukan Penggeledahan dalam Kasus Taspen

Tetapkan Tersangka Korporasi, KPK Juga Lakukan Penggeledahan dalam Kasus Taspen

News | 20:10 WIB

Alat Bukti 'Ilegal' Kasus Hasto? Ahli Pidana Sebut Tak Bisa Jadi Barang Bukti di Pengadilan

Alat Bukti 'Ilegal' Kasus Hasto? Ahli Pidana Sebut Tak Bisa Jadi Barang Bukti di Pengadilan

News | 19:36 WIB

Tampilkan lebih banyak