Suara.com - Greenpeace Indonesia mempertanyakan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menghitung angka deforestasi di tanah air setiap tahunnya.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan berdasarkan data KLHK deforestasi bruto Indonesia sejak 1990-2020 adalah kurang lebih 41,43 juta hektar, 74,3 persen di antaranya berada di dalam kawasan hutan.
Deforestasi Bruto adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan, tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi.
Kemudian baru pada 2004 dimasukkan pengertian hutan alam dalam salah satu indikator deforestasi bruto, ini yang menjadi pertanyaan Greenpeace.
"Nah sebenarnya cukup membingungkan apa yang dibuat oleh KLHK, makanya mudah-mudahan KLHK bisa hadir untuk memberikan konfirmasi bagaimana KLHK membuat data ini, kenapa data deforestasi ini bisa berbeda dari sebelumnya," kata Kiki dalam diskusi virtual, Jumat (10/12/2021).
Dia menjelaskan, sebelum 2011 angka deforestasi bruto selalu rata-rata per tahun, misalnya pada 1991-1996 berada di angka 1,87 juta hektar, tahun 1997-2000 rerata deforestasi 3,5 juta hektar.
Menurutnya, penyajian data oleh pemerintah maupun lembaga lain di luar pemerintahan semua hampir sama, namun hasilnya menunjukkan hal yang jauh berbeda.
Kiki juga menyoroti keterbukaan data dan informasi publik yang tidak semua bisa diakses melalui website resmi KLHK.
"Nah inilah sebenarnya kenapa kami menyampaikan ke KLHK untuk memberikan akses download sharepile, sehingga data sama persis dengan yang digunakan publik," tuturnya.
Baca Juga: Tanggapi soal Deforestasi, KLHK: Permintaan Greenpeace Tidak Konsisten
Karena sulitnya mengakses informasi resmi dari pemerintah, publik kemudian mengakses melalui citra satelit yang menampilkan bagaiaman deforestasi terus meluas setiap tahunnya.
"Deforestasi itu nyata, publik bisa dengan mudah mengawasi melalui citra satelit, misalnya proyek nasional berupa food estate yang melakukan pembukaan hutan di Gunung Mas dalam waktu singkat yang menyebabkan banjir di daerah sekitarnya," jelasnya.
"Tidak ada ekonomi yang tumbuh di tengah kerusakan hutan."
