REGIONAL:
Suara.com - Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 menilai pandemi semakin membuat oligarki pemerintahan semakin bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang menyangkut kesehatan masyarakat luas.
Co-Founder LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan berbagai kebijakan Covid-19 yang dibuat pemerintah seperti pengaturan harga tes Covid-19 hingga pembagian bantuan sosial selalu bermasalah dan membuat rakyat susah.
"Ini bukti bahwa oligarki itu mencengkram setiap sendi dan lini kehidupan kita, ini tercerminkan sepanjang tahun 2021, pandemi telah menunjukkan kepada kita oligarki semakin eksis dan semakin kuat, selain covid justru oligarki juga menjadi wabah pandemi saat ini," kata Irma dalam Catatan Akhir Tahun 2021 LBH Jakarta, Jumat (17/12/2021).
Dia juga mengutip kesimpulan dari peneliti Marcus Mmeitzner yang menyebut bahwa Indonesia menjadi negara dengan penanganan pandemi yang sangat buruk dibanding negara asia tenggara lainnya.
"Saya bisa terkoneksi dengan kesimpulan yang dia ambil, jadi pandemi di Indonesia ini berkepanjangan, sepanjang pandemi ada maka sepanjang itu pula kesempatan bisa digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk melakukan segala hal demi kepentingannya sendiri," tegasnya.
Beberapa faktor yang membuat pandemi di Indonesia berkepanjangan adalah transparansi data pandemi yang membuat salah ambil kebijakan, sementara fasilitas kesehatan tidak mampu menampung lonjakan pasien.
"Harga PCR naik turun, bisa semahal itu, mengapa? saya kira ini juga masalah yang mungkin ada kaitannya dengan koalisi atau aliansi pengusaha dan penguasa yang berjalan mulus," ucap Irma.
Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.259.857 orang Indonesia, masih terdapat 4.833 kasus aktif, 4.111.045 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 143.979 jiwa meninggal dunia.
Pemerintah juga telah menyuntikkan 149,617,605 dosis (71.84 persen) vaksin pertama dan 105,558,259 dosis (50.68 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
TERPOPULER