Pakar politik India, Zoya Hasan, mengatakan perundungan terhadap minoritas, terutama warga Muslim, merupakan bagian dari intoleransi agama yang menguat dalam beberapa tahun terakhir.
"Tujuannya jelas. Rencana ini akan mengisolasi dan mendemonisasi minoritas, demi mengonsolidasikan kekuasaan Hindu dan mendirikan sebuah negara Hindu,” kata Hasan.
"Hal ini sudah dipikirkan secara matang dan bukan tanpa tujuan.”
Sejak BJP berkuasa pada 2014, serangan terhadap warga Kristen meningkat drastis.
Menurut Persecution Relief, sebuah LSM yang memantau tindak kekerasan terhadap kaum Kristen di India, tindak kejahatan terhadap warga minoritas tersebut meningkat 60% dari tahun 2016 ke 2019.
Di beberapa negara bagian, gereja-gereja dirusak, perkumpulan jemaat diserbu massa, pendeta dipukuli dan korban yang luka harus dirawat di rumah sakit.
"Pendeta-pendeta Kristen mengunjungi desa di pedalaman Gujarat dan mengonversi keyakinan suku asli Hindu. Mereka yang baru mejadi Kristen kebanyakan saudara dari kelompok yang sebelumnya sudah berpindah agama,” kata Piyush Shash, Ketua Dewan Vishwa Hindu, kepada DW.
UU anti-konversi
Saat ini setidaknya sembilan negara bagian di India sedang menggodok RUU anti-konversi agama.
Belum lama ini, negara bagian Karnataka mengesahkan UU Perlindungan Hak Beragama yang mengancam hukuman 10 tahun penjara bagi kasus konversi "oleh tipuan atau bujukan.”
Adapun di negara bagian paling padat, Uttar Pradesh, yang akan menjalani pemilu dalam waktu dekat, konversi agama dilarang sepenuhnya.
Pernikahan campur juga akan digugurkan jika dilakukan atas niat untuk mengganti agama seseorang.
Oktober silam, dua biarawati Ordo Fransiskan, dibawa paksa ke kantor polisi oleh sekelompok warga Hindu.
Pendeta James Panvelil dari Gereja Santo Georgius, juga meyakini serangan dan aksi perundungan oleh kelompok nasionalis Hindu bukan sekedar kebetulan.
Dia bisa merasakan adanya agenda politik untuk memecah belah masyarakat berdasarkan agama, dan menggunakan isu konversi paksa sebagai umpan.
TERPOPULER
