REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022). Dalam kepengurusan itu, banyak figur-figur berlatar belakang politisi hingga pejabat.
Menanggapi hal itu, pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai hal itu karena NU sejak orde reformasi ini kesehariannya sangat lekat dengan politik.
"Ya kalau NU ingin banyak berperan harus ada relasi dengan kekuasaan. Dan NU memang sejak periode reformasi ini menjadi day to day politik yang paling kuat," kata Sukron saat dihubungi, Kamis (13/1/2022).
Kata dia, nuansa politik juga terasa saat NU menggelar Muktamar. Situasi setiap kali Muktamar NU seperti kongres atau muktamar partai politik.
Sukron kemudian menyinggung soal banyaknya kader NU muda yang menjadi komisaris di BUMN. Namun, sebagai seorang komisaris justru tak bisa menjaga jarak dengan NU sebagai organisasi.
"Sisi lain itu ya problematik itu dilihat dari segi day to day politik yang harusnya sebagai CSO ya dalam beberapa bagian menjaga jarak," katanya.
Lebih lanjut, Sukron mengatakan, memang sejak Muktamar NU ke-34 isu jika Gus Yahya menang maka akan dekat kekuasaan. Di sisi lain tak bisa dipungkiri pemerintah punya kepentingan terhadap NU.
"Sekarang ini sebenarnya dengan kemenangan Gus Yahya belum berubah di sisi lain juga negara pemerintah punya kepentingan terhadap NU, karena NU lah yang memiliki akses yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, Sukron menilai banyaknya kader NU yang memiliki status politisi atau pejabat memang tak lain untuk simbiosis mutualisme.
"Maka kemenagan pilpres misalnya ditentukan Jawa Tengah, Jawa Timur di mana NU itu punya pengaruh besar. Jadi di sini hemat saya ada simbiosis mutualisme karena itu lah terlalu di depan janji-janji Gus Yahya yang ternyata belum bisa terpenuhi," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah menetapkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027 yang diumumkan pada Rabu (12/1/2022).
Ia mengemukakan, kader yang masuk dalam kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinannya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktifis, kiai hingga politisi.
"Postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik," ujar Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).
Dari nama susunan kepengurusan tersebut, terdapat nama -nama kader partai dan juga kepala daerah.
Seperti Mardani H Maming ditunjuk sebagai Bendahara Umum PBNU yang merupakan kader PDI Perjuangan. Kemudian Nusron Wahid, kader Partai Golkar yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.
Sementara kader PBNU dan Politisi PKB yang juga Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai ketua bidang.
Kemudian Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.
Yahya menjelaskan alasan penunjukkan dari kalangan politisi karena ingin mengambil jarak secara sama, setara, dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar.
"Itu kami lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu supaya di dalam kepengurusan nanti bisa satu sama lain saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak poltiik tetap sama satu dengan lain," katanya.
Sebelumnya, Yahya menuturkan susunan kepengurusan di PBNU di masa kepemimpinannya lebih 'gemuk' dari biasanya. Alasannya, NU memiliki konstituensi yang sangat luas.
"Banyak disebut dalam hasil survei, bahwa seluruh warga NU atau mereka yang mengaku NU kurang lebih separuh dari populasi muslim di Indonesia. Kami berkepentingan menjangkau seluas-luasnya, menjangkau sedapat-sedapatnya seluruh konstituensi yang sangat luas itu sehingga kami membutuhkan personel yang cukup banyak untuk melakukannya," katanya.
TERPOPULER