Suara.com - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022). Dalam kesempatan tersebut Wantimpres melaporkan sejumlah hal yang menjadi fokus dalam memberikan nasihat kepada Presiden Joko Widodo pada 2022.
Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan, dirinya bersama empat anggota Wantimpres melaporkan soal penanganan Covid-19 hingga perpindahan ibu kota negara (IKN).
“Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” kata Wiranto.
Berbicara soal IKN, Wantimpres mengungkapkan soal landasan hukumnya saat ini tengah dipersiapkan.
Anggota Wantimpres Agung Laksono menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek dan harus disosialisasikan kepada masyarakat guna meminimalisir adanya respon negatif di waktu yang akan datang.
“Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca-persidangan,” ujar Agung.
Sementara itu, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres saat ini tengah menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, masih kerap ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.
Terakhir, Wiranto menambahkan terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Ia khawatir apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan (tenaga kerja). Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ma'ruf menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.
Pertama, perihal pengembangan UMKM, Ma'ruf berharap kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM seperti perizinan dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota.
MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.
“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” tuturnya.
Kendati demikian, lanjut Ma'ruf, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10 persen dari target ketersediaan MPP.
Kedua, Ma'ruf menanggapi soal pembangunan SDM. Pemerintah sedang berusaha agar sektor pendidikan Tanah Air dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka.
TERPOPULER
