Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati berjanji membuka kesempatan partisipasi publik dalam perumusan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Hal ini menyusul pengesahan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR.
"Keterlibatan teman-teman dan saya dari awal di Kementerian ini sangat membuka diri, karena bagaimanapun juga teman-teman di luar sana (LSM, jaringan masyarakat) adalah kekuatan kami. Kami kementerian ini tidak bisa sendiri," kata Bintang.
Ia mengajak kelompok organisasi masyarakat sipil dan para pendamping korban kekerasan seksual untuk berdialog dengan Kemen PPPA dalam rangka memperjuangkan RUU TPKS menjadi UU. Menurutnya organisasi masyarakat sipil seperti NGO, memahami situasi dan psikologis korban.
"Kami tunggu ide-idenya untuk kita ajak berdiskusi lebih mendalam lagi, agar tidak ada itu yang tertinggal, yang kita akan perjuangkan dalam RUU TPKS ini," ujarnya.
RUU ini sebelumnya dengan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS sempat masuk prolegnas pada 2020, namun RUU tersebut dikeluarkan oleh DPR karena dianggap kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, kini dalam RUU TPKS ia ingin lebih banyak mendapatkan masukan publik.
"Ketika RUU TPKS dikeluarkan dari Prolegnas, kita bisa ambil sisi positifnya. Positifnya kita semakin banyak bisa mendapatkan input dari teman-teman," papar dia.
Tak hanya itu, Bintang menyebut dalam memperjuangkan RUU TPKS, pihaknya tak hanya melobi pihak yang pro, namun juga melakukan pendekatan ke pihak yang kontra. Bintang menegaskan RUU TPKS mendesak dan segera untuk disahkan menjadi Undang-undang.
"Kalau ditinjau dari aspek filosofis dari aspek yuridis demikian juga dari sosiologis, RUU ini mendesak dan segera untuk disahkan," ucap dia.
Bintang melanjutkan, Kementerian PPPA sejak awal telah menjadi leading sektor dalam proses mengawal RUU TPKS.
Baca Juga: Rancangan UU TPKS Jadi RUU Inisiatif DPR, Menteri PPPA Bintang Darmawati: Perlu Kita Kawal
"Kalam kerangka besar melaksanakan salah satu prioritas arah bapak presiden kepada kami kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat perempuan dan anak rentan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual," katanya.
