Banyak Masalah Soal Vaksinasi Covid-19, Komisi Kesehatan DPR Bakal Bentuk Panja, Desak Pemerintah Serius Tangani

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:53 WIB
Banyak Masalah Soal Vaksinasi Covid-19, Komisi Kesehatan DPR Bakal Bentuk Panja, Desak Pemerintah Serius Tangani
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (Dok: DPR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, komisi yang membidangi masalah kesehatan itu akan membentuk panitia kerja khusus terkait vaksinasi Covid-19. Panja dibentuk guna mendalami permasalahan-permasalahan seputar vaksinasi.

Terbaru, persoalan yang menjadi sorotan adalah terkait adanya vaksin kosong yang disuntikkan ke masyarakat.

"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin," kata Netty, Minggu (23/1/2022).

Netty berujar, tahap pembentukan panja sembari menunggu masing-masing fraksi mengutus anggota untuk gabung panja vaksin.

Dia menjelaskan, ada sejumlah hal yang akan ditanggapi dan disorot oleh panja vaksin. Mulai dari roadmap vaksin primer baik dosis pertama maupun kedua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan.

“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar," ujar Netty.

Termasuk mencakup vaksin untuk lansia, vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluarsa.

"Keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini berharap pembentukan panja membuat pemerintah lebih serius dan tanggap dalam merespons permasalahan berkaitan dengan vaksinasi.

Baca Juga: Heboh Kabar Anak Meninggal Usai Divaksin COVID-19, Komnas KIPI Beri Penjelasan Ini

"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," imbuh dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI