Infografis
"Apabila terjadi konflik sosial maka bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan TNI Polri, tetapi semua stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana termaktub dalam UU PKS," katanya.
Ia mengajak bupati dan stakeholder lainnya agar bersama-sama menyikapi persoalan tersebut secara serius.
"Kita masih punya tanggung jawab besar dalam pemulihan konflik Kariuw ini," ucapnya.
Hal itu disampaikan Kapolda dalam pertemuan dengan Forkopimda Malteng di antaranya Bupati, Komandan Distrik Militer/Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan Sekretaris Daerah, di Lantai 3 Kantor Bupati Masohi, Maluku Tengah. (Antara)
