Suara.com - Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa juga menyoroti dugaan adanya kerumunan warga ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, pada Rabu (2/2/2022).
Menurutnya dugaan kerumunan tersebut kontradiktif dengan imbauan protokol kesehatan (prokes) yang kerap digaungkan Presiden Jokowi. Bahkan, kata dia, hal itu merupakan preseden buruk bagi pemulihan kesehatan di Indonesia
"Tentunya atas dasar percepatan pemulihan kesehatan saya kira kunjungan Presiden yang menimbulkan kerumunan jelas kontraproduktif dan preseden buruk," ujar Herry kepada Suara.com, Selasa (8/2/2022).
Pernyataan Herry menanggapi Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin yang menyoroti dugaan adanya kerumunan warga ketika Presiden Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, hari ini.
Terlebih, kata dia, Jokowi seharusnya menjadi panutan bagi rakyat dalam hal prokes.
"Apalagi Presiden idealnya menjadi panutan yang baik soal protokol kesehatan meskipun dengan alasan antusiasme, partisipasi dan alasan lainnya," tutur Herry.
Herry menyebut prokes seharusnya sudah dikondisikan agar tidak membludak saat kedatangan Jokowi.
"Soal komitmen prokes baiknya saat itu sudah dikondisikan dengan sistematis, membludak atau tidak ya Presiden juga mesti bijak. Ataukah soal prokes, soal PPKM, dan beragam kebijakan pembatasan sifatnya klise semata, ya hanya Presiden yang mengerti jawabannya," tutur Herry.
Karena itu, kata Herry, bagaimana masyarakat mendukung kebijakan PPKM, sementara Jokowi kadang kerap melanggar prokes dengan membuat kerumunan saat kunjungan kerja (kunker).
"Bagaimana mungkin kita bisa mendukung kebijakan PPKM jika kadang kala kita melihat kunker Presiden kerap offside," ucap dia.
Lebih lanjut, Herry menyebut siapapun yang bertanggungjawab atas kejadian dugaan kerumunan tersebut, harus ditindak dan diberi sanksi.
Sebab, hal tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat akan semakin apatis terhadap PPKM, karena prokes justru dilanggar oleh pemerintah.
"Siapun yang bertanggungjawab atas kejadian di kunker kemarin sesuai dengan UU ya harus ditindak dan diberikan sanksi. Khawatir kedepannya masyarakat akan semakin apatis soal PPKM, soal prokes dan aturan yang justru dilanggar oleh pembuat kebijakan," katanya
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin menyoroti dugaan adanya kerumunan warga ketika Presiden Jokowi bagi-bagi kaus di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara, pada Rabu (2/2/2022).
Menurut Alifudin, seharusnya kepala negara menjadi panutan bukan malah sebaliknya.
"Sebelumnya membuat kerumunan sampai ada warga yang masuk ke parit, sekarang sedang melonjak dan harusnya menghindari kerumunan, eh ini malah membuat kerumunan," kata Alifudin kepada wartawan, Senin (7/2/2022).
Alifudin menambahkan, varian Covid-19 Omicron jangan dianggap sepele. Walau alasan apapun, kerumunan harus dihindari.
"Karena presiden itu harus menjadi panutan warganya, jika jadi panutan warganya maka harus memberi contoh yang sesuai, seperti menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.
