Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto atau masa Orde Baru. Setidaknya YLBHI melihat ada 10 kesamaan di sektor pembangunan.
"Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" demikian yang disampaikan YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia pada Minggu (13/2/2022).
YLBHI memandang pembangunan di era Jokowi dengan Soeharto sama-sama menyingkirkan keadilan bagi masyarakat. Alih-alih menyebut kalau pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi publik, pada fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya dikorbankan supaya pembangunan tetap berjalan.
Selain itu, YLBHI juga menilai kalau praktik korupsi tidak pernah lepas dari program pembangunan baik di era Soeharto maupun Jokowi.
Adapun lima kesamaan antara pemerintahan Jokowi dan Soeharto ialah mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis, tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural, pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah.
"(Kelima) legal (UU dan kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat," tulis YLBHI.
Sementara lima kesamaan berikutnya yakni melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan, menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko. Lalu menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh, pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap dan mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta
TERPOPULER
