Komnas HAM juga menyatakan pada tanggal 8 Februari benar terdapat penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polda Jateng yang ditandai dengan pengerahan personil dalam jumlah besar dan adanya tindakan kekerasan dalam proses penangkapan.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman masyarakat, serta hak anak.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan, antara lain, untuk Gubernur Jateng, Menteri PUPR, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tambang ba†u serta pembangunan Bendungan Bener untuk memastikan partisipasi warga dengan memperhatikan prinsip-prinsip persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan dalam proyek tersebut.
Komnas HAM juga merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi, pemeriksaan dan sanksi kepada semua petugas kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan pelanggaran SOP serta melakukan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.
Sebelumnya pada Senin, 7 Februari 2022, ratusan aparat keamanan melakukan apel dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto, di belakang kantor Polsek Bener yang bertepatan dengan pintu masuk Desa Wadas.
Pada hari Selasa, 8 Februari 2022, ratusan aparat tersebut masuk ke Desa Wadas dalam rangka mengawal pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener.
Setidaknya ada 67 warga Wadas dan aktivis yang dikabarkan ditangkap oleh aparat keamanan dan dibawa ke Polsek Bener. Puluhan orang tersebut kemudian dilepaskan pada 9 Februari 2022. Tiga di antaranya dijadikan saksi dalam kasus.
