REGIONAL:
Suara.com - DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan penyaluran subsidi transportasi di Jakarta yang anggarannya mencapai Rp 6 triliun. Pasalnya, banyak penerima yang dianggap sebenarnya tidak layak.
Karena itu, Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi sasaran penerima subsidi transportasi di Jakarta untuk tahun ini. Subsidi transportasi ini berasal dari APBD untuk public service obligation (PSO).
“Harus ekstra hati-hati karena PSO atau subsidi ini jumlahnya cukup besar. Sekarang bagaimana sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada warga pengguna transportasi,” ujar Ismail kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).
Menurut Ismail, sasaran penyaluran subsidi transportasi kurang tepat karena masih ada penerimanya yang berstatus Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan karyawan dengan pendapatan yang tinggi. Padahal, seharusnya penerima adalah kalangan tidak mampu seperti siswa pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Memang harus ada kajian khusus untuk memperkuat data base warga DKI khususnya pengguna transportasi masal ini,” jelasnya.
Terpisah, Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati mengaku akan melakukan kajian lagi untuk pendataan penerima subsidi transportasi. Namun, ia meyakini sampai saat ini penyalurannya masih sesuai sasaran.
Pasalnya, salah satu komponen untuk menentukan penerima subsidi pada kelompok pegawai adalah besaran upah minimum provinsi (UMP) sesusai rekomendasi Dinas Ketenagakerjaan.
“Semua golongan masyarakat yang akan kita bantu itu rekomendasi dari Dinas terkait. Di mana, tahapnya mereka (Dinas) memasukan nama pegawai, diserahkan ke Bank DKI dan baru bisa digunakan," ungkap Sri.
"Jadi, dari sisi penyeleksian kami rasa sudah cukup baik. Namun ke depan kami ingin lebih baik lagi, sehingga yang mendapat betul-betul yang membutuhkan."
TERPOPULER