Suara.com - BSSN terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan program literasi keamanan siber sehingga dapat terbentuk budaya keamanan siber yang tangguh, dapat membentengi masyarakat dari berbagai ancaman terorisme, radikalisme, dan disinformasi.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian pada konferensi pers yang digelar BSSN mengenai lanskap ruang siber Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan beberapa point penting. Empat point penting yang disampaikan antara lain, Tren Anomali Trafik Keamanan Siber periode Januari – Desember 2021, Mengenai Terorisme dan Radikalisme di Ranah Siber, Serangan Siber pada Konflik Rusia dan Ukraina dan Kebijakan dan Program Pemerintah.
Pandemi global yang masih berlangsung mendorong aktifitas digital mengalami peningkatan secara signfikan di indonesia, namun hal tersebut juga meningkatkan jumlah serangan siber.
Sepanjang 2021, hasil monitoring BSSN mencatat lebih dari 1,6 Milyar anomali trafik/serangan siber dan 5.574 kasus peretasan situs.
"BSSN telah melakukan langkah-langkah teknis guna memperkuat Keamanan Siber
Nasional diantaranya pemasangan sensor Honeynet & analisis malware, optimalisasi cakupan monitoring NSOC, pembentukan tim respon insiden keamanan siber (CSIRT), pelaksanaan Information Technology Security Assessment (ITSA), penguatan sistem elektronik melalui penerapan kriptografi, dan lain-lain,” ujar Hinsa.
Kepala BSSN juga menghimbau kepada masyarakat & komunitas siber terkait Konflik Rusia dan Ukraina untuk tidak ikut melakukan aktifitas yang mendukung salah satu pihak, agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi konflik di ruang siber, serta tetap dapat menjunjung tinggi salah satu pilar Keamanan Siber yang sedang diperjuangkan di forum PBB yaitu “Responsible State Behaviour in Cyberspace”.
Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian melanjutkan terkait Kebijakan dan Program Pemerintah. BSSN senantiasa berperan aktif dalam menjalankan tugas keamanan siber yang terkait program-program pemerintah terkini, diantaranya Presidensi G20 dan Program Pemindahan IKN.
Hinsa menambahkan, Terkait IKN baru, BSSN melalui Pusat Pengembangan SDM BSSN telah memiliki simulator keamanan siber smart city, yang digunakan sebagai sarana pelatihan keamanan siber bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi guna mempersiapkan pengamanan siber pada Ibukota Negara yang baru.
Baca Juga: Perang Siber Masih Misteri Besar Yang Belum Dipetakan
