Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan tanggapan mengenai isu reshuffle kabinet.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Demokrat menilai reshuffle kabinet merupakan langkah yang tepat.
Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang makin menurun.
Menurut Partai Demokrat, reshuffle kabinet merupakan jalan terbaik daripada meminta pemilu ditunda.
"Kalau dirasa ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, tidak mampu memperbaiki ekonomi, maupun tidak mampu menjaga agar demokrasi di Indonesia semakin membaik, memang lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya," kata Herzaky, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (11/3/2022).
Herzaky mengatakan, Presiden Jokowi harus mengganti menteri yang dinilai tidak mampu bekerja.
"Yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur. Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," imbuhnya.
Menurut Herzaky, masih ada dua tahun jika Jokowi ingin dikenang sebagai presiden yang demokratis dan taat konstitusi.
"Presiden yang mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elit yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan," bebernya.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sebaiknya fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini.
"Hanya, tentu saja, reshuffle kabinet ini sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Luqman Hakim mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan posisi di kabinet Jokowi.
Ia menyebut, reshuffle kabinet akan dilakukan pada akhir Maret 2022.
"Kalau kabar kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," kata Luqman, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
TERPOPULER
