facebook

Lugas! Luhut Mau Sanggupi Jabatan Ini Jika Diminta di 2024 Nanti

Aprilo Ade Wismoyo
Lugas! Luhut Mau Sanggupi Jabatan Ini Jika Diminta di 2024 Nanti
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Tangkapan layar/ist)

"Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang," ucap Luhut.

Suara.com - Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Melansir wartaekonomi.co.id -- jaringan suara.com, jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.

"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," kata Luhut di poadcast Deddy Corbuzier dikutip di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Baca Juga: Besuk Polisi Korban Pemukulan Massa Aksi Pemekaran Papua, KSP: Semoga Tidak Terulang

Luhut pun menyinggung jika pihaknya memiliki data sekitar 110 juta percakapan di media sosial (medsos) yang mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi ikut diperpanjang sampai 2027.

Meski begitu, Luhut mengaku capek menjadi menteri dan bakal berhenti sampai 2024. Dia mengaku, sesudah itu siap saja jika diminta membantu pemerintahan Jokowi sebagai penasihat presiden.

"Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah, kita tahu diri lah. Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang," ucap Luhut.

Luhut mengeklaim, big data yang dimilikinya menyimpulkan jika rakyat kelas menengah ke bawah tidak ingin ribut-ribut, seperti pelaksanaan Pilpres 2019. Dia juga tidak ingin lagi rakyat terbelah menjadi dua kubu hingga muncul label cebong dan kampres. Belum lagi, ia menyinggung biaya Pemilu Serentak 2024 sangat mahal dan menguras kas negara.

Luhut mengaku, mendapat aspirasi dari rakyat yang tidak ingin ada pemilu yang menelan anggaran sampai Rp 100 triliun lebih, apalagi pada masa pemiluhan ekonomi seperti sekarang.

Baca Juga: Jokowi Berkemah di IKN Senin Depan, Gubernur se-Indonesia Diperintahkan Bawa Air dan Tanah

"Kita coba apa tangkap dari publik suara big data itu bilang kita mau habisin RP 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini ngapain sih? Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak? Itu rakyat yang ngomong," ujar Luhut.

Komentar