Manuver Politik Cak Imin, Kencang Lobi Ketum Parpol buat Golkan Wacana Tunda Pemilu

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terus melakukan manuver untuk merealisasikan wacana penundaan Pemilu 2024 yang ia gaungkan. 

Kekinian manuver itu ia lakukan dengan cara melakukan lobi-lobi politik dengan ketua umum partai yang masih menolak usulan Cak Imin. Dengan lobi, diharapkan wacana penundaan Pemilu tersebut mendapat dukungan dan pada akhirnya bisa diteruskan menjadi sebuah proses politik.

"Kami masih menunggu ketum-ketum. (Lobi-lobi) tentu saja," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Imin tidak merinci lobi politik apa yang dilakukan. Ia hanya berujar tetap terus melakukan komunikasi dan pertemuan.

"Kalau ketemu ngobrol gitu saja," ujar Imin.

Saat ditanya ada agenda pertemuan dengan ketum-ketum parpol ke depannya, Imin tidak menjawab lugas.

"Rahasia, rahasia," kata Imin.

Ngotot Tunda Pemilu

Cak Imin bersikukuh tetap mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Ia ngotot pada usulan tersebut dan menegaskan tidak ingin mengubah sikapnya.

"Ya masih lah (usul tunda pemilu). Belum, belum (ubah sikap)," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Cak Imin masih berpendirian menunda Pemilu, walaupun belakangan Presiden Jokowi mengatakan dirinya mentaati konstitusi.

"Ya, kami juga taat konstitusi jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," kata Imin. 

Maju Terus jika Didukung

Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan akan tetap mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun kali ini, mereka menyadari untuk merealisasikan wacana tersebut butuh dukungan dan kehendak dari rakyat.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB akan tetap maju mendukung penundana apabila memang rakyat berkehendak. Namun hal sebaliknya juga akan dilakukan.

"Ya kami maju kalau tadi dapat dukungan dari rakyat. Kalau gak dapat dukungan maju gimana," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa pihaknya juga akan mempertimbangkan keinginan rakyat terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Apakah memang rakyat ingin amandemen konstitusi atau tidak.

Berkaca terkait wacana amandemen untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), diakui Jazilul masih mandek.

"Pasti semua akan menjadi pertimbangan. Toh ini belum sampai apa-apa. Sama lah wacana amandemen GBHN (PPHN) kan juga bertahun tahun itu. Itu juga diam di tempak kok," kata Jazilul.

"Karena apa? Kami butuh kajian yang panjang, kami butuh kehendak rakyat, butuh mekanisme," sambungnya.