Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyoroti pengerahan ribuan personel saat Presiden Joko Widodo berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya pengerahan ribuan personel aparat tersebut justru menguras keuangan negara.
"Situasi ini juga kontras dengan bagaimana pengerahan ribuan personel yang kami lihat bahwa ini justru malah menguras keuangan negara. Di mana saat ini posisi negara juga tidak memiliki keuangan," ujar Pradarma dalam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).
Diketahui sebanyak 2.064 personel yang terdiri dari unsur TNI, kepolisian dan unsur pemerintah daerah diterjunkan untuk mengawal kegiatan Jokowi yang berkemah di IKN pada 14-15 Maret 2022 di IKN.
Pradarma menilai ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Jokowi, terlalu berlebihan. Seharusnya kata Pradarma, Jokowi dan jajarannya seharusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh dari publik dengan adanya pengerahan personel tersebut.
"Ini adalah sebuah sebuah kegiatan yang terlalu berlebihan, yang sebenarnya juga proses-proses perkemahan ini juga mengabaikan fakta-fakta, bagaimana seharusnya pilihan elite politik kita harusnya lebih mendekat kepada publik bukan menjauh kepada publik," papar dia.
"Apa maksud dari pengarahan apa komponen-komponen personel keamanan organik yang sebenarnya, kami sebut bahwa bahkan menghadirkan ke unit pengamanan seperti kendaraan panser pun juga dihadirkan."
Pradarma juga menilai sejumlah persiapan yang dilakukan untuk kegiatan Jokowi berkemah terlalu berlebihan. Bahkan ia mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan negara untuk kegiatan Jokowi berkemah di IKN.
"Sejumlah persiapan itu ternyata terlalu berlebihan, bahkan juga anggarannya kita belum ketahui, ada berapa sebenarnya keuangan negara yang dianggarkan untuk kegiatan camping di IKN kemarin yang masih berlangsung hingga hari ini," ungkapnya.
