Suara.com - Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa semua pihak harus menolak secara tegas usulan Pemilu 2024 untuk ditunda. Menurutnya, tidak ada alasan moral untuk pemilu ditunda.
"Yang saya simpulkan, tidak ada alasan moral sama sekali untuk melakukan gerakan-gerakan, bahkan harus disetop gerakan-gerakan politik kumuh itu dengan dalih apapun juga. Apalagi pasti akan diikuti suap-suap yang unlimited jumlahnya untuk membiayai nafsu politik menunda pemilu," kata Busyro dalam diskusi bertajuk 'Demokrasi Konstitusional Dapam Ancaman', Rabu (16/3/2022).
Menurutnya, jangan sampai pemerintah memaksakan kehendak untuk menunda pemilu. Pasalnya, kata dia, masyarakat atau publik punya batas kesabaran.
"Dalam situasi seperti ini, tentu kita juga sangat concern tuk mengembalikan marwah negara, perlindungan kepada rakyat, dan sepatutnya elemen-elemen masyarakat sipil, di perguruan tinggi, ormas keagamaan, NGO, itu dengan tegas bismillah menyatakan penolakan terhadap ide-ide kumuh tersebut untuk menunda pemilu," tuturnya.
Mantan Ketua KPK itu mengatakan, jangan sampai negara gagal dalam memahami pelajaran dari pemilu ke pemilu. Menurutnya, hal tersebut harus benar-benar diperhatikan.
"Ide minunda pemilu untuk apa dan siapa? Mari kita perhatikan bahwa dari pemilu ke pemilu, itu sesungguhnya kan kita diberi pelajaran dan jangan sampai kita gagal memahami pelajaran itu, yaitu uu parpol, uu pemilu, uu pilkada, itu sesungguhnya hanya merupakan pesta demokrasi yang sifatnya kayak perjudian politik," tandasnya.
Berawal dari Cak Imin
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
