Urus dan Cetak SKCK Online Bisa Diambil di Mana Saja?

Suara.com - Masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar daerah asal kini tak perlu lagi pusing memikirkan urusan pulang kampung hanya untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperbarui kebijakan layanan publik dengan memfasilitasi pembuatan dan pencetakan SKCK di Polres mana saja di seluruh Indonesia.

Terobosan digital ini dapat dinikmati masyarakat hanya dengan mendaftar secara daring melalui aplikasi Super App Polri Presisi.

Sebelumnya, pengurusan SKCK terikat ketat pada tingkat kepolisian serta domisili alamat KTP pemohon.

Kondisi tersebut sering kali menyulitkan para perantau, pencari kerja, maupun mahasiswa yang berdomisili jauh dari daerah asal.

Melalui kebijakan baru ini, warga bebas memilih lokasi pencetakan SKCK di Polres terdekat dari tempat tinggal saat ini tanpa harus mudik ke kampung halaman.

Inovasi Layanan Digital Polri untuk Kemudahan Perantau

Kebijakan baru ini dihadirkan sebagai bentuk transformasi digital layanan kepolisian agar lebih praktis, cepat, dan transparan. Integrasi sistem secara nasional memungkinkan basis data pemohon diakses oleh satuan kerja Polres di seluruh penjuru tanah air.

Mengenai kemudahan layanan baru ini, Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan bahwa masyarakat kini tidak perlu lagi terkendala lokasi domisili KTP.

"Dengan adanya Super App Polri Presisi, masyarakat cukup daftar online dari ponsel, lalu bisa mencetak SKCK di Polres mana saja yang dipilih. Ini tentu jauh lebih praktis dan cepat," ujar AKP Bambang Subinajar, dikutip dari situs resmi Humas Polri.

Langkah ini membuktikan komitmen Polri dalam memangkas birokrasi klasik yang menuntut kehadiran fisik di daerah asal, sehingga sangat menghemat waktu dan biaya perjalanan masyarakat perantau.

Tata Cara Pendaftaran dan Syarat Dokumen yang Wajib Disiapkan

Proses pengajuan SKCK secara daring dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar. Pemohon terlebih dahulu perlu mengunduh aplikasi Super App Polri Presisi melalui Google Play Store atau App Store.

Setelah mengunduh, lakukan registrasi atau masuk menggunakan akun Google, lalu selesaikan verifikasi identitas menggunakan NIK dan swafoto sesuai KTP.

Setelah akun resmi aktif, pemohon dapat memilih menu fitur SKCK dan melengkapi formulir pengajuan. Beberapa dokumen digital yang wajib diunggah meliputi foto KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran atau ijazah terakhir, serta pasfoto berwarna dengan latar belakang merah.

Selain dokumen kependudukan, sesuai dengan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 tentang SKCK, pemohon juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif jaminan kesehatan BPJS.

Status kepesertaan aktif ini dapat diverifikasi dengan mudah melalui aplikasi Mobile JKN maupun layanan obrolan Pandawa.

Setelah seluruh data diri dan dokumen pengajuan terisi lengkap, pemohon dapat memilih keperluan pembuatan, menentukan Polres lokasi pencetakan yang diinginkan, serta memilih tanggal pengambilan dokumen fisik.

Biaya Resmi PNBP dan Proses Pengambilan Dokumen

Tahap berikutnya adalah pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif resmi pembuatan SKCK bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar Rp30.000. Pembayaran dilakukan secara nontunai melalui kanal digital seperti BRI Virtual Account yang tertera pada aplikasi.

Mengenai alur pencetakan fisik di Polres pilihan, AKP Bambang Subinajar memaparkan langkah sederhana yang harus dilakukan pemohon.

"Setelah proses pembayaran selesai, pemohon cukup membawa bukti pendaftaran dan nomor registrasi ke Polres mana saja untuk mencetak SKCK-nya. File digital SKCK juga akan otomatis muncul di aplikasi setelah selesai dicetak," jelas AKP Bambang Subinajar.

Setibanya di Polres yang dituju, petugas akan memverifikasi bukti pendaftaran dan mencetak lembar SKCK fisik yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. File dokumen digital pun secara otomatis tersimpan di dalam aplikasi pemohon sebagai arsip elektronik yang sah.