Daftar Kekayaan Dato Tahir, Ayah Grace Tahir yang Jadi Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia

Suara.com - Sosok Dato Tahir kembali muncul ke permukaan publik setelah video yang menampilkan dirinya menanggapi fenomena para Crazy Rich menjadi viral. Video tersebut diunggah melalui laman Youtube pribadi anaknya, Grace Tahir. Sebagai sosok triliuner, Dato Tahir miris terhadap kelakuan para sesama orang kaya yang ia nilai memiliki gaya hidup yang buruk.

Lantas, sebenarnya seberapa besar harta kekayaan yang dimiliki oleh sosok bos bank besar ini? Simak daftar harta kekayaan Dato Tahir berikut.

Daftar Kekayaan Dato Tahir

Dato Tahir menjabat sebagai bos besar perusahaan konglomerat Mayapada Group. Perusahaan tersebut awalnya bergerak dalam bidang tekstil, namun berkembang menjadi sebuah bank bernama Bank Mayapada. 

Melalui perusahaan tersebut, Dato Tahir berhasil menjadi seorang triliuner yang mengantongi sebesar 4,5 miliar USD atau senilai 63 triliun Rupiah. 

Perusahaan Mayapada yang ia pimpin juga membangun sebuah rumah sakit bernama RS Mayapada yang direksinya diserahkan pada putrinya, Grace Tahir. 

Pria dengan nama lengkap Dato Sri Tahir tersebut juga telah mengabadikan namanya dalam daftar orang terkaya di Indonesia yang disusun oleh majalah Forbes. Ia menduduki posisi ke 16 per tahun 2021. 

Dato Tahir juga memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai negara. Ia memiliki total 25 unit tanah yang ia beli di Amerika Serikat dan Singapura. Properti tanah dan bangunan tersebut memiliki nilai sebesar 182.694.669.806 rupiah. 

Selain tanah dan bangunan, Dato Tahir memiliki enam unit mobil mewah yang mencapai total nilai 12.929.400.000 Rupiah dari berbagai merk dan seri. 

Proporsi terbesar total keseluruhan harta Dato Tahir ternyata disumbang dari kepemilikan surat-surat berharga yang ia miliki. Yakni mencapai nilai sebesar 8.299.811.138.809 rupiah.

Dato juga memiliki harta uang kas triliunan dengan rincian  4.966.984.037.258 rupiah dan setara kas senilai 2.174.164.167.547 rupiah.

Harta kekayaan tersebut dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk transparansi penyelenggara negara, lantaran Dato Tahir tergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo. Dato mengemban jabatan tersebut sejak 13 Desember 2019 silam. Dalam dewan tersebut, Dato memiliki wewenang untuk memberikan nasihat terhadap pertimbangan kebijakan presiden.