Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai reshuffle menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun, mereka menyoroti ihwal beberapa menteri yang diduga memiliki ambisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan menteri yang dibutuhkan oleh Jokowi ialah mereka yang memiliki soliditas untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Bukan sosok yang justru memiliki ambisi lain.
"Jajaran kabinet harus solid, harus satu irama dengan presiden, tidak boleh ada menteri yang punya irama yang berbeda, yang belum-belum sudah mempersiapkan diri dalam kontestasi 2024 misalnya. Semua harus konsentrasi karena siapapun yang bekerja untuk rakyat, pasti rakyat akan memberikan apresiasi," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (27/3/2022).
Terkait wacana masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kursi menteri, Hasto lagi-lagi berpendapat hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Jokowi. Namun, Hasto menyebut bahwa PDIP pada dasarnya selalu berkoalisi atau bekerjasama dengan partai-partai yang memiliki sejarah dengan pendirian republik Indonesia.
"PAN misalnya itu kan basis pemilihnya kan banyak yang berasal dari Muhammadiyah. Kemudian PKB dan PPP dari NU, sehingga tentu saja kami bisa bekerja sama. Tetapi apakah PAN mau masuk atau tidak, itu Presiden Jokowi yang memutuskan," katanya.
Isu Reshuffle Jatah PAN
Belakangan ini muncul reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi. PAN bahkan disebut-sebut akan menerima jatah menteri dari Jokowi.
Di sisi lain, beberapa menteri mendapat sorotan lantaran dinilai memiliki ambisi untuk mencalonkan sebagai presiden di Pilpres 2024.
TERPOPULER
