6 Kompilasi Jokowi Marah-Marah Selama 7 Tahun Menjabat: soal BBM Papua Hingga Impor Barang

Farah Nabilla

Selasa, 29 Maret 2022 | 16:03 WIB
6 Kompilasi Jokowi Marah-Marah Selama 7 Tahun Menjabat: soal BBM Papua Hingga Impor Barang
Presiden Jokowi (presidenri.go.id)

Bulan Mei 2015 kemarin, Jokowi kembali meluapkan emosinya di depan jajaran kabinet Indonesia Maju karena kasus pembagian bantuan sosial (bansos) yang dianggapnya terlalu lamban dan sulit untuk ditangani.

"Saya masih melihat ada program (pembagian) yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggaran ini mau disasar (kemana)" ujarnya dengan emosi.

Tidak adanya sinkronisasi antara petugas pembagian, para pejabat, hingga data yang jelas membuat Jokowi harus menegaskan soal pembagian bantuan sosial yang berujung terhadap penangkapan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang diduga terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial tersebut. 

5. Kasus Mafia Karantina 2021

Kasus yang menimpa salah satu influencer, Rachel Vennya yang menghebohkan banyak orang karena kabur dari karantina selepas pergi dari luar negeri terdengar hingga telinga Jokowi.

Hal ini disampaikannya disebabkan oleh masih banyaknya mafia yang menjadikan pemotongan waktu karantina sebagai bisnis ilegal dan melanggar Undang-Undang. Hal ini diungkap oleh Menteri Kesehatan, Buni Gunadi lewat podcast Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa Jokowi marah atas kasus karantina ini dan meminta jajaran pejabat negara untuk menuntaskan kasus ini hingga beres. 

"Siapa pun (orangnya) semua harus karantina," ujar Budi menirukan instruksi Jokowi saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier.

6. Kasus impor 2022

Pada Jumat (25/03/2022) kemarin, Jokowi yang saat itu sedang memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya atas tingkah para pejabat yang memilih untuk tetap mengimpor barang dan jasa dari luar negeri di tengah panasnya kisruh dunia internasional antara Rusia dan Ukraina.

baca juga

Di pidatonya, Jokowi meminta untuk para jajaran kementerian dan BUMN untuk bisa memanfaatkan produk dalam negeri untuk pembangunan negeri ini. Ia pun menyampaikan bahwa anggaran 40% pengadaan barang dan jasa setidaknya bisa dimanfaatkan untuk membeli barang dari UMKM. Bahkan, Jokowi menyebutkan negara Indonesia adalah negara yang bodoh, hingga melarang semua audiens untuk tepuk tangan saat ia menyampaikan pidatonya.

Itulah deretan kompilasi Presiden Jokowi marah kepada bawahannya karena beberapa isu yang tak kunjung selesai.

Kontributor : Dea Nabila

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Presiden Jokowi Setuju 3 Persen Dana Desa Digunakan Untuk Biaya Operasional

Presiden Jokowi Setuju 3 Persen Dana Desa Digunakan Untuk Biaya Operasional

Sulsel | Selasa, 29 Maret 2022 | 15:52 WIB

Menteri Jokowi Sering Dimarahi tapi Tak Ada Perbaikan, Rocky Gerung Duga Kabinet Masokis, Senang 'Disiksa' di Depan Umum

Menteri Jokowi Sering Dimarahi tapi Tak Ada Perbaikan, Rocky Gerung Duga Kabinet Masokis, Senang 'Disiksa' di Depan Umum

News | Selasa, 29 Maret 2022 | 14:59 WIB

CEK FAKTA: Beredar Kabar Fadli Zon Dipecat dari Kursi DPR, Benarkah?

CEK FAKTA: Beredar Kabar Fadli Zon Dipecat dari Kursi DPR, Benarkah?

Hits | Selasa, 29 Maret 2022 | 14:24 WIB

3 Kelonggaran Jelang Lebaran 2022: Boleh Mudik dan Tidak Perlu Karantina

3 Kelonggaran Jelang Lebaran 2022: Boleh Mudik dan Tidak Perlu Karantina

News | Selasa, 29 Maret 2022 | 13:31 WIB

Dukung Kelompok Rentan, Kemensos Luncurkan Program Kesejahteraan Sosial secara Intensif

Dukung Kelompok Rentan, Kemensos Luncurkan Program Kesejahteraan Sosial secara Intensif

News | Selasa, 29 Maret 2022 | 13:20 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×