Suara.com - Pemkab Mojokerto telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan di daerah tersebut.
Selain itu, Pemkab Mojokerto juga melakukan pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, mereka juga akan fokus pada peningkatan kondusivitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.
Salah satu langkah untuk meningkatkan berbagai sektor tersebut adalah dengan menselaraskan prorgam kerja dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dimana ada tujuh prioritas pembangunan yang dicanangkan di Tahun 2023.
Tujuh prioritas pembangunan itu diantaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata. Kemudian pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Selanjutnya penguatan. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi, serta meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas.
Ketujuh prioritas itu disampaikan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati saat membuka Musrenbag Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, bertajuk 'Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM', Selasa (29/3/2022).
"Ketujuh prioritas itu untuk menjawab permasalahan isu strategis saat ini yang kemudian dituangkan dalam program kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sampai 2026," kata Ikfina di Pendopo Grahamajatama Pemkab Mojokerto.
Ikfina juga menekankan penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang di Pemkab Mojokerto. Itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Bali beberapa waktu lalu.
"Sesuai arahan Presiden, kita akan menggunakan produk dalam negeri, maka otomatis yang kita prioritas adalah produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto," kata Ikfina.
Itu selaras dengan salah satu poin dari 7 prioritas pembangunan Pemkab Mojokerto dimana Pemkab Mojokerto juga akan fokus dalam pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan UMKM.
"Pemulihan ekonomi dengan desain ini akan juga menarik dari sektor-sektor lainnya seperti pertanian, perikanan saat kita mempunyai nuansa pasar yang baik dan juga membuka lapangan pekerjaan," jelas Ikfina.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan, penyusunan RKPD akan melibatkan seluruh element serta berbagai jenjang pemerintahan di Kabupaten Mojokerto. Mulai pemerintah desa, kecamatan serta usulan dari sektor legislatif.
"Perencanaan pembangunan merupakan sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Maka, peran musrenbang pun menjadi sangat strategis dalam penganggaran kegiatan pembangunan," imbuh Ikfina.
Dalam merealisasikan ketujuh prioritas ini, tentunya akan menggunakan dana APBD yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan pencermatan dalam menentukan program-program yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur.
"Musrenbang kali ini harusnya memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergi, dan tepat sasaran," kata Ikfina.
Sementara itu, Musrenbang ini adalah hasil forum perangkat daerah lintas perangkat yang telah dilaksanakan pada 7-16 Maret 2022. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai jenjang pemerintahan menyampaikan usulan-usulan untuk dijadikan program.
Adapun rincian usulan perangkat daerah terdiri dari 218 program dengan 594 kegiatan dan 1.681 subkegiatan dengan total anggaran sekitar Rp.3,3 triliun. Sementara usulan pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojokerto sebanyak 620 kegiatan.
Sedangkan usulan dari lembaga sebanyak 122 kegiatan, sedangkan usulan desa dan kelurahan sebanyak 1.060 kegiatan. Tentunya usulan ini masih akan digodok untuk menentukan usulan prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
"Usulan-usulan ini akan menyesuaikan kapasitas anggaran Pemerintah Daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi.
Dalam kesempatan ini, Bupati Ikfina juga melaunching call center 112. Panggilan darurat ini guna memberikan respon cepat terhadap pengaduan dari masyarakat. Call Center ini, kata Ikfina dibuka selama 24 jam serta bebas pulsa.
Jawab Kritik DPRD Soal SILPA Rp 533 Miliar
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjawab kritikan DPRD perihal besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 533 miliar tahun anggaran 2021. Ia menyampaikan tingginya SILPA tahun 2021 karena besarnya pendapatan asli daerah (PAD).
Kritik itu dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Aini Zuhro saat pembukaan Musyawarah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2022. Dalam paparannya, Aini menyentil besarnya SILPA tahun 2021 yang mencapai Rp 533 miliar atau 18% dari APBD.
"Sungguh kita harus prihatin di masa pandemi Covid-19, belanja daerah kita tidak efektif dan optimal. Karena sampai akhir 2021 kita tidak mampu mengeliminasi SILPA yang terakumulasi Rp 533 miliar atau setara dengan 18% APBD 2021," kata Aini.
Zuhro menyampaikan, SILPA sebesar Rp 533 miliar ini bisa jadi termasuk SILPA terbesar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Ia juga mengkritik belanja proyek infrastruktur dan belanja bantuan sosial (bansos) serta hibah yang menumpuk pada triwulan akhir tahun anggaran.
"Sering kali kami dapati laporan realisasi anggaran semester 1 itu tidak lebih dari 30% total belanja daerah," ungkap politisi Fraksi PKB ini.
Menanggapi hal itu, Bupati Ikfina menyampaikan jika besarnya SILPA tahun anggaran 2021 itu disebabkan karena tingginya capaian PAD yang didapat Pemkab Mojokerto. Tahun 2021 lalu, PAD Kabupaten Mojokerto mencapai Rp 199 miliar lebih.
"Peningkatan PAD tahun 2021 adalah sebuah prestasi, tapi peningkatan PAD tidak bisa dipakai karena belum masuk pada perencanaan tahun 2020. Yang kita bisa belanjakan hanyalah uang yang sudah masuk dalam perencanaan," tutur Bupati Ikhfina.
Besarnya SILPA juga tak lepas dari banyaknya kekosongan jabatan pegawai di lingkup Pemkab Mojokerto lantaran pensiun. Disisi lain, larangan bupati tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan diawal dan akhir masa kepemimpinan, membuat pengisian jabatan tidak bisa dilakukan.
"Pada saat itu banyak sekali yang sudah pensiun sehingga jabatan itu dirangkap oleh pejabat lainya. Banyak sekali jabatan-jabatan yang di-PLT-kan. Dan ini masuk dalam SILPA sebagai gaji, TPP, yang tidak dibayarkan karena dirangkap oleh satu orang," ucap Ikfina.
SILPA, kata Ikfina juga berasal dari sisa anggaran lelang proyek infrastruktur. Yang mana, angka pemenang proyek lebih rendah dari pagu yang sudah dipatok. Selain itu, banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan lantaran tahun 2021 masih dalam pandemi Covid-19.
"Postur ABPD 2021 disusun dengan prediksi 2021 pandemi sudah berakhir. Tidak ada yang mengira munculnya gelombang kedua pandemi Covid-19 varian Delta yang jauh lebih dasyat dibandingkan tahun 2020," ungkap Ikfina.
Terlepas dari semua itu, Ikfina mengapreasi penilaian DPRD Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, penilaian ini akan menjadi cambuk penyemangat bagi kalangan eksekutif untuk terus bekerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Majapahit.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRD, ini merupakan satu koreksi, masukan dan penyemangat untuk kita semua. Khususnya ini saya sampaikan kepada kepala perangkat daerah," tukas Ikfina.
TERPOPULER
