Suara.com - Acara demo masak tanpa minyak goreng yang digelar Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampaknya masuh menjadi buah bibir publik. Demo masak tersebut memang digelar usai pernyataan Megawati soal minyak goreng menjadi perdebatan.
Analis Politik sekaligus Founder Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, digelarnya acara demo masak tersebut memang sebagai upaya PDIP untuk menetralisir sentimen negatif terhadap Megawati usai pernyataannya jadi perdebatan.
"Soal demo masak tanpa minyak goreng pertama begini ya memang itu untuk menetralisir meng-counter isu yang sebetulnya sentimen negatif terhadap PDIP dan citra Ibu Megawati sendiri," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).
"Yang kedua dan itu orang-orang yang ada di PDIP, lingkaran PDIP atau elit-elit penentu di PDIP mempunyai tanggungjawab menjadi pemadam kebakaran untuk menetralisir agar sentimen kembali positif," sambungnya.
Pangi mengatakan, memang soal isu minyak goreng sedang sensitif. Dinilai wajar jika publik memberikab olok-olok terhadap Megawati dan PDIP. Pasalnya, kata dia, publik menginginkan solusi dari para pejabat atau partai politik. Bukan justru mengajari masyarakat untuk memasak.
"Bukan untuk ngajarin masyarakat untuk mengakali seolah-olah ketergantungan banget gitu, sebenarnya masyarakat kita nggak ketergantungan minyak goreng juga, bisa kukus juga, bisa juga buat makan. Di kampung saya orang tua ngajarin mereka buat minyak dari kelapa, tu udah biasa tapi kan enggak mungkin itu jadi pekerjaan reguler rutinitas," tuturnya.
Lebih lanjut, Pangi menyampaikan, apa yang dilakukan PDIP dengan demo masaknya bisa berhasil bisa juga gagal dalam mengubah sentimen negatif menjadi positif. Menurutnya, berhasil atau tidaknya upaya PDIP dan Megawati tersebut bisa terlihat dari elektabilitas partai ke depannya.
"Terakhir apakah ini berhasil atau tidak berhasil nanti kita lihat saja hasil elektabilitas terhadap PDIP gitu dan seterusnya ini bagian dari cara strategi saja upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang keputusan itu dianggap diskriminatif atau tidak tepat dan merugikan masyarakat gitu, sebelum sebaiknya memang ya itu kan harusnya itu tidak perlu statement seperti itu saat kondisi masyarakat sedang sulit," tandasnya.
TERPOPULER
