Jerman akan Potong Anggaran Kerja Sama Pembangunan sampai 12%

Suara.com - Jerman secara dramatis meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi juga merencanakan pengurangan anggaran kerja sama pembangunan sampai 12%. Rencana penurunan itu dikritik lembaga-lembaga bantuan.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner (FDP) akhirnya mempresentasikan rancangan anggaran untuk tahun pertama masa jabatannya.

Belanja negara dianggarkan 457,6 miliar euro, belum dihitung anggaran khusus pertahanan sebesar 100 miliar euro, yang tidak masuk di anggaran belanja reguler.

Sementara anggaran pertahanan akan meningkat drastis, anggaran Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan akan menyusut menjadi 10,8 miliar euro.

Jerman juga akan memangkas kontribusinya terhadap Program Pangan Dunia sebesar 50% menjadi 28 juta euro.

"Jumlah ini tidak akan cukup untuk mengkompensasi kegagalan panen dan mencegah kelaparan," kata Menteri Kerja Sama Pembangunan Svenja Schulze (SPD).

Padahal, saat ini saja sudah terlihat dampak perang di Ukraina terhadap harga bahan pangan global, dengan terganggunya ekspor gandum dari Ukraina dan Rusia.

Bahkan sebelum perang pecah, pandemi COVID-19 telah menekan negara-negara termiskin, dengan beban tambahan pada sistem kesehatan dan pada perekonomian mereka.

Svenja Schulze juga mengingatkan, masih ada krisis iklim, yang paling parah melanda negara-negara termiskin dunia, dengan kekeringan, badai, banjir, dan gagal panen.

FDP lebih ingin fokus pada bisnis Jerman memang tetap akan mempertahankan komitmen untuk membelanjakan minimal 0,7% dari output ekonominya, berarti senilai 23 miliar euro, untuk program bantuan kerja sama pembangunan (ODA).

Namun, bantuan untuk pengungsi di Jerman dan bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri juga dibiayai dari anggaran ini karena termasuk dalam program ODA dan mencapai lebih dari setengah pengeluaran bantuan pembangunan.

Anggaran kerja sama pembangunan sebenarnya dimaksudkan sebagai investasi dalam program-program khusus untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.

Jerman mendukung berbagai program ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik di negara berkembang, yang berkontribusi pada perang melawan kelaparan dan kemiskinan, perlindungan iklim, dan keanekaragaman hayati, kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, rantai pasokan yang adil, dan transfer teknologi.

Namun, mitra terkecil dalam pemerintahan, kubu Liberal Demokrat FDP lebih ingin fokus pada bisnis dan memiliki pandangan skeptis terhadap bantuan pembangunan.

FDP sebelumnya menyatakan akan melakukan "penghematan besar" di bidang ini — dengan menempatkan fokus pada "kualitas ketimbang kuantitas".

Sekarang, Ketua Umum FDP yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Christian Lindner, mengumumkan rencana pemotongan anggaran kerja sama pembangunan sebesar 1,6 miliar euro.

Anggaran bantuan pembangunan "seharusnya naik, bukan turun" "Jalan ke depan tidak bisa dengan memiliki lebih banyak proyek. Kita harus lebih efisien.

Semuanya perlu diuji, apakah itu organisasi kecil atau besar, proyek bilateral atau multilateral," kata anggota parlemen FDP Claudia Raffelhüschen dalam debat di parlemen awal minggu ini.

Namun, banyak anggota parlemen yang kritis terhadap rencana peningkatan pengeluaran militer.

Dan bagi mereka, pemotongan anggaran untuk proyek-proyek bantuan pembangunan sangat mengecewakan: "Jutaan (orang) lebih mungkin didorong ke kelaparan oleh perang," kata Andrej Hunko dari Partai Kiri.

Banyak anggota dari Partai Hijau yang setuju. "Bagaimanapun, keamanan tidak hanya berarti keamanan militer," kata anggota parlemen Deborah Düring dari Partai Hijau.

"Kami bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan, antara pengeluaran untuk pertahanan, pencegahan krisis sipil, dan kerja sama pembangunan berbasis hak asasi manusia."

Hal itu juga dikritik oleh banyak LSM dan lembaga bantuan Jerman. Bahkan sebelum perang di Ukraina, asosiasi LSM VENRO telah menghitung bahwa anggaran seharusnya dinaikkan menjadi 31,2 miliar euro, agar kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan bisa memenuhi target dalam memerangi krisis iklim, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan perawatan kesehatan di negara-negara berkembang.

Rancangan anggaran belanja masih akan diperdebatkan di parlemen dan baru akan ditetapkan akhir Juni nanti. (hp/ha)