REGIONAL:
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan keturunan atau anak cucu anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Mengenai hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung penuh atas kebijakan baru yang ditetapkan Andika.
Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengatakan, negara sudah semestinya terus bergerak lebih maju dengan memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semua warga yang telah memenuhi syarat. Karena itu, penerimaan calon prajurit TNI juga sedianya bisa lepas dari apapun latar belakangnya.
"Negara harus terus bergerak maju dengan memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat, lepas dari apapun latar belakang agama, suku, orang tua atau keturunan maupun latar belakang sosial yang dimiliki," kata Beka saat dihubungi, Kamis (31/3/2022).
Sementara dari perspektif korban dan keluarga korban, kebijakan yang dikeluarkan Andika itu dianggap sebagai bagian dari pemulihan hak dan keluarga korban terutama hak bebas dari stigma dan diskriminasi.
"Sudah saatnya kita bersama menghapus stigma dan diskriminasi yang acap kali membangkitkan trauma dan meminggirkan mereka secara sosial maupun pemerintahan," tuturnya.
Lebih lanjut, Beka menilai kalau kebijakan tersebut semestinya bisa diterapkan juga di institusi maupun lembaga yang masih menerapkan cara-cara lama.
"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan."
Ubah Aturan, Andika Bolehkan Keturunan TNI Jadi Prajurit
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
Awalnya, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4.
"Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?" tanya Andika dikutip melalui YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.
"Pelaku kejadian tahun 65-66," jawab Kolonel A Dwiyanto.
"Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?," timpal Andika.
"Izin TAP MPRS Nomor 25," jawab Kolonel A Dwiyanto.
"Oke, sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS?" pinta Andika.
Kolonel A Dwiyanto lantas menjelaskan jika yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965. Andika lantas memintanya untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS.
Andika menegaskan kalau tidak ada diksi pelarangan untuk underbow atau keturunan komunis dalam TAP MPRS.
"Saya kasih tahu nih, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, kedua, menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya," tegas Andika.
"Ini adalah dasar hukum, legal ini, tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran komunisme, lenisisme, marxisme, itu yang tertulis. keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?" sambungnya.
Kolonel A Dwiyanto langsung menjawab tidak ada yang dilanggar apabila TNI menerima calon prajurit dari keturunan PKI.
Andika menegaskan kalau dirinya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan adanya pelarangan keturunan PKI untuk masuk menjadi prajurit TNI, maka harus ada aturan hukumnya.
"Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan yang ada, kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa, tidak, karena saya menggunakan dasar hukum," ucapnya.
Oke? Hilang (aturan) nomor 4," tegas Andika.
TERPOPULER
