REGIONAL:
Suara.com - Presiden Jokowi Widodo dinilai belum tegas menolak penundaan pemilu yang berdampak terhadap perpanjangan masa jabatannya. Sejumlah menteri Jokowi juga kekinian dinilai masih bermanuver untuk melaksanakan wacana tersebut.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP) Delpedro Marhaen saat aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni atau di belakang kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022).
“Kami katakan kalau dia (Jokowi) menolak katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya,” tegas Pedro saat ditemui Suara.com.
Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya.
Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menurutnya aktif mengkomunikasikan wacana penundaan pemilu.
“Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana? Mengorganisir atau menduga ada upaya mengendalikan asosiasi pemerintah desa itu. Di media Luhut Binsar Pandjaitan (disebut dibaliknya) di baliknya. Di mana luhut adalah dewan penasihatnya,” ujar Pedro.
“Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadikan artinya belum clear, belum selesai. Di antara kabinet nya sendiri pun belum satu komunikas,i jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi,” sambungnya.
Karenanya bersama seratus lebih mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, mereka bakal menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam aksinya meminta Jokowi untuk tegas menolak penundaan pemilu, dan menghentikan manuver yang dilakukan para menterinya untuk menggalang dukungan penundaan pemilu.
TERPOPULER