Infografis
PSI juga menyarankan pidana tambahan dalam Pasal 11 ayat (1) RUU TPKS. Yaitu, ditambahkan dengan kastrasi/kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Keempat, akses hukum. Agar adil dan memastikan perlindungan terhadap korban serta membuka akses terhadap hukum seluas-luasnya, maka pengecualian terhadap kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif korban dan hak asasi manusia, kata Grace.
"Dengan demikian dimungkinkan bagi advokat maupun paralegal yang berpengalaman menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan pendampingan terhadap korban," kata Grace.
Panitia Kerja RUU TPKS menyatakan target pleno pengambilan keputusan untuk pengesahan RUU TPKS 5 April 2022.
Saat ini, tapat pembahasan terus dilakukan.
"Insyaallah sesuai dengan target jadwal yang sudah kita tetapkan, bisa selesai," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di DPR, Jumat (1/4/2022).
Panja sudah menyelenggarakan rapat pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah. Namun rapat dibatasi hingga sore hari dan dilanjutkan pada hari Sabtu.
"Jadi sebenarnya mau dilanjut selesai malam ini, tapi teman-teman ada yang mau berpuasa, tarawih pertama dan kita harus menghormati itu dan sesuai agenda itu memang sampai sore. Besok akan kita lanjut mulai jam 10, dan saya sebagai ketua panja menargetkan sebelum siang sudah selesai untuk pembahasan DIM," kata Willy.
Willy menyampaikan dalam rapat hari ini, Panja lebih berfokus pada pembahasan terhadap hak-hak korban, keluarga korban dan pemberdayaan terpadu perempuan dan anak serta beberapa hal terkait koordinasi di UPTD di wilayah.
Baca Juga: Kejar Target Pleno Awal April, DPR-Pemerintah Kebut Bahas RUU TPKS di Akhir Pekan
Panja sudah melakukan pembahasan sampai sekitar 491 daftar inventarisasi masalah bersama pemerintah.
