REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Kabinet atau Seskab Pramono Anung menyadari bahwa hingga kekinian memang masih ada pihak-pihak yang mencoba menggupayakan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun ia menegaskan, bahwa hal itu bukan lah hal yang mudah dilakukan.
Hal itu disampaikan Pramono dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Pranomo mengatakan, sikap Presiden Jokowi sendiri sudah sangat jelas soal isu perpanjangan masa jabatan, dengan sebanyak 4 kali bicara ke publik.
"Bahwa masih ada yang mencoba-mencoba tetapi kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amendemen undang undang dasar tidak mudah," kata Pramono.
Ia mengatakan, melakukan amendemen UUD 1945 hanya akan membuka kotak pandora yang bisa memunculkan masalah-masalah baru.
"Dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana saya yakin ini menjadi pelajaran karena ini termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amendemen itu dilakukan," tuturnya.
Presiden Joko Widodo belakangan turut menanggapi ramai pemberitaan penambahan masa jabatannya. Diketahui konstitusi mengatur presiden mengemban amanah maksimal 2 kali masing-masing selama 5 tahun, namun kini disebut akan diperpanjang menjadi 3 periode.
Yang terbaru, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) turut berencana mendeklarasikan dukungan mereka agar Jokowi menjabat selama 3 periode.
Jokowi sendiri mengaku sudah kerap mendengar aspirasi semacam itu. Ia menganggap seruan-seruan itu sebagai bentuk keinginan masyarakat, yang memang sebaiknya didengar namun harus tetap ditanggapi sesuai konstitusi yang berlaku.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," kata Jokowi melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Rabu (30/3/2022).
"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," imbuh Jokowi.
Penegasan soal sikap Jokowi untuk patuh terhadap konstitusi yang berlaku juga kembali ia suarakan melalui media sosial resminya.
Seperti dilihat dari akun Twitter-nya, Jokowi menyatakan simpang-siur masa jabatan presiden hanya perlu ditanggapi dengan kepatuhan terhadap konstitusi.
"Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja," tegas Jokowi, dikutip Suara.com pada Kamis (31/3/2022).
TERPOPULER