REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai tindakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemecatan dr. Terawan Agus Putranto tidak etis. Menurutnya pemecatan yang menimbulkan polemik itu bisa membuat Terawan malu.
Persoalan terkait etis tidaknya tindakan IDI itu juga menjadi pertanyaan Saleh kepada Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Herkutanto. Herkutanto menjadi salah satu pihak yang diundang hadir dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX dan IDI pada hari ini.
"Jadi gini pak, soal etika. Kita memang harus menerapkan etika secara baik di mana-mana. Tetapi pertanyaan saya, menurut bapak, memecat orang seperti dr. Terawan ini sebetulnya etis atau tidak dari aspek etika universal. Saya ndak melihat dari etika kedokteran ya," tanya Saleh di RDP, Senin (4/4/2022).
Saleh menganggap polemik pemecatan terhadap Terawan tentunya membuat malu muka Terawan. Apalagi bila melihat segala latar belakang Terawan sebelumnya, mulai dari menjabat kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat Gatot Subroto dan Menteri Kesehatan RI.
"dr. Terawan dipecat, dia malu, pak, malu dia. Sebagai Letjen, dokter yang telah puluhan tahun berpraktik, sudah lebih dari 42 ribu orang yang dibantu dengan praktik yang tadi dianggap salah itu," ujar Saleh.
Saleh juga mengungkit sejumlah penghargaan yang pernah didapat Terawan di bidang kedokteran.
"Banyak sekali penghargaan oleh negara kepada dr. Terawan. Eh tiba-tiba dipecat. Malu ga sih dia? Pasti dia malu," ujar Saleh.
Karena itu Saleh meminta penjelasan detail IDI terkait pemecatan terhadap Terawan yang dikaitkan dengan pelanggaran etika.
"Ini penting karena justru di situ masukkannya. Karena dokter Terawan dianggap melanggar kode etik kedokteran. Karena itu saya mau tahu," tandas Saleh.
Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyambut baik usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar mediasi untuk membahas polemik dugaan pelanggaran etik Terawan Agus Putranto.
"Terkait arahan menkes untuk dilakukan mediasi, tentu IDI menyambut baik hal ini. Tapi memang mediasi itu adalah keinginan kedua belah pihak," kata juru bicara PB IDI Beni Satria dalam konferensi pers virtual yang diikuti dari aplikasi Zoom di Jakarta, Jumat sore.
Menurut Beni proses mediasi dapat berjalan optimal manakala permintaan itu datang dari kedua belah pihak.
Beni yang juga Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI mengatakan pihaknya tetap berpegang pada prinsip analisa kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine/EBM) dalam permasalahan tersebut.
"Kita fokus kepada EBM pada ruang yang sudah kita berikan. Tetapi ruang ini diberikan oleh Menkes. Tentu kita sambut baik ini, kalau yang bersangkutan (Terawan) menerima hal baik ini," ujarnya.
Beni mengatakan hingga saat ini PB IDI belum menerima surat pemberitahuan secara resmi kegiatan mediasi tersebut. "Ini yang kita tidak tahu, rencana ini kapan. Kalaupun ada surat resmi, tapi sampai hari ini tidak ada surat resminya," katanya.
TERPOPULER
