Deretan 5 Pernyataan Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu, Sebut Tak Sesuai UUD

Suara.com - Wacana penundaan pemilu 2024 serta presiden 3 periode menjadi sebuah polemik yang memicu perdebatan publik. Berbagai wacana diutarakan oleh banyak pihak mengenai wacana tersebut dari pernyataan pro maupun kontra.

Sehingga, wacana tersebut hingga kini menjadi sebuah kontroversi yang membuat publik gempar lantaran banyaknya pernyataan yang beredar.

Perdebatan publik yang semakin panas terhadap kedua wacana tersebut mendorong presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk akhirnya buka suara.

Jokowi tidak jarang memberikan pernyataan bahwa dirinya sebagai salah satu pihak yang tidak menyetujui wacana tersebut direalisasikan.

Lantas, seperti apa pernyataan yang pernah dilayangkan oleh Jokowi menyoal wacana yang semakin membuat publik berdebat panas tersebut? Simak deretan 5 pernyataan Jokowi soal wacana penundaan pemilu 2024 dan presiden 3 periode tersebut.

1. Sebut tidak berminat menjabat tiga periode

Mengenai wacana presiden tiga periode, Jokowi mengaku tidak ingin menjabat lagi di periode selanjutnya.

Pernyataan Jokowi tersebut juga kembali ditegaskan oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

"Berdasarkan pernyataan presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, "saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden," ujar Fadjroel.

2. Larang menteri untuk berbicara wacana penundaan pemilu

Jokowi juga turut melarang jajaran menterinya untuk buka suara mengenai wacana penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegur Jokowi di hadapan menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Selain itu, Jokowi juga menilai masalah penundaan pemilu bukan merupakan masalah yang urgen ketimbang masalah lainnya seperti krisis minyak goreng. Sehingga mendorong para menterinya untuk memiliki sense of crisis dan prioritas yang bijak.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," lanjut Jokowi.

3. Sebut wacana tersebut sebagai upaya untuk menjerumuskan dirinya