Suara.com - Sejumlah elemen dari kalangan kampus hingga pelajar berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 11 April 2022 dengan tuntutan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga periode.
Menyikapi hal tersebut Menteri Komunikasi Informasi Johnny G Plate mengajak mahasiswa untuk melakukan aksi dengan tertib.
"Demo agar disampaikan secara tertib dengan gaya anak muda yang punya masa depan dan tetap memiliki etika dan tata krama," kata Johnny saat ditemui dirumah dinasnya Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (10/4/2022).
Johnny mengatakan, pemerintah tentunya tidak melarang aksi unjuk rasa dari kalangam mahasiswa tersebut, karena sejalan dengan kebebasan berpendapat yang dipegang penuh konstitusi.
Dia juga bilang, aksi demo ini tentu membuat pilihan diksi pemikiran dan masukkan dari para mahasiswa, sebagai ciri bangsa yang berbudaya.
"Ketika mereka berada diatas mobil komando tentu akan menyeruakan pilihan-pilihan diksi itu menunjukkan ciri bangsa yang berbudaya," kata Johnny.
Untuk diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menjalankan aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada Senin (11/4/2022) mendatang.
BEM SI menargetkan akan membawa 1.000 demonstran dan direncanakan berasal dari 18 kampus. Mereka adalah mahasiswa UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, STIEPER, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP.
Aksi ini disebut Kaharuddin selaku koordinator BEM SI merupakan lanjutan dari demonstrasi 28 Maret 2022 lalu. Alasannya sendiri untuk menagih janji terkait tuntutan pihaknya yang sudah pernah disampaikan.
"Betul. Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini," kata Kaharuddin, Kamis (7/4/2022).
Berikut enam tuntutan yang diketahui akan disampaikan BEM SI pada Jokowi melalui aksi lanjutan 11 April mendatang.
- Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
- Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
- Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
- Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
- Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
- Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Kaharuddin juga mengatakan jika aksi lanjutan ini tidak ditunggangi kelompok politik manapun. Sementara pihak polisi menyampaikan, hingga kini belum ada izin terkait demonstrasi tersebut.
Di sisi lain, BEM SI membantah tuduhan yang menuding mereka disebut-sebut akan melengserkan Presiden Jokowi pada Aksi 11 April 2022, usai beredar poster bertuliskan Turunkan Jokowi dan Kroninya viral di media sosial.
