Imbas Invasi Rusia, PBB Bahas Pembatasan Hak Veto Anggota Tetap DK

Selasa, 19 April 2022 | 17:00 WIB
Imbas Invasi Rusia, PBB Bahas Pembatasan Hak Veto Anggota Tetap DK
DW
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Liechtenstein akan mengadakan Sidang Umum PBB pada Selasa (19/04) untuk memperdebatkan rancangan resolusi yang mewajibkan lima anggota tetap Dewan Keamanan membatasi penggunaan hak veto mereka.

Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar mengurangi penggunaan hak veto mereka kembali dihidupkan. Hal ini terjadi menyusul terjadinya invasi Rusia ke Ukraina.

Hak veto yang dimiliki Rusia memungkinkan negara itu untuk "melumpuhkan" keputusan di Dewan Keamanan, seperti menjamin perdamaian global yang didefinisikan oleh Piagam PBB.

Proposal yang diajukan Liechtenstein, yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat, harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang, menurut diplomat.

Meskipun ide tersebut tidak didukung satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan lainnya seperti Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris.

Dewan Keamanan juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto. Teks proposal mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum "dalam waktu 10 hari kerja setelah pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan pembahasan tentang situasi di mana hak veto diberikan."

295 hak veto telah digunakan sejak 1946

Di antara yang mendukung dan telah berkomitmen untuk memberikan suara terhadap teks tersebut adalah Ukraina, Jepang, dan Jerman.

Adapun Jepang dan Jerman berharap agar kewenangan sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan bisa diperbesar, mengingat pengaruh politik dan ekonomi global mereka.

Baca Juga: Israel Makin Bikin Geram, Tuai Banyak Kecaman Tapi PBB Dan AS Seolah Diam Saja

Sementara India, Brasil, atau Afrika Selatan, dan pesaing lain yang ingin masuk dalam anggota tetap belum terungkap. Seorang sumber mengungkapkan bahwa Prancis akan mendukung proposal tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI