Kaum feminis memang mengakui ada pemerkosaan dalam perkawinan, tetapi perempuan enggan untuk maju karena mereka mempertanyakan kesucian institusi pernikahan. "Hanya karena ini bukan diskusi arus utama, bukan berarti percakapan seputar itu tidak terjadi. Faktor pendukung pemerkosaan seperti pelanggaran persetujuan juga sama pentingnya," katanya.
Aktivis itu terus mengatakan, gerakan feminisme Pakistan adalah "gerakan rakyat", dan bahwa tuntutan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu tersebut harus datang dari masyarakat. Zohra Yusuf, mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, mengatakan kepada DW, korban perkosaan dalam pernikahan sering bingung tentang hak mereka sendiri.
"Terkadang, perempuan sendiri percaya bahwa suami mereka berhak untuk menuntut seks kapan pun mereka mau," katanya kepada DW. "Kurangnya kepekaan dari pihak berwenang dan reaksi awal dari polisi terhadap setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menggembirakan," tambahnya. Yusuf mengatakan, kekerasan suami-istri sering tidak terkendali karena penegak hukum memperlakukannya sebagai "masalah keluarga", yang membuatnya terlarang bagi orang luar untuk campur tangan.
Namun, para feminis juga mengatakan, pihak berwenang Pakistan perlahan-lahan menyadari kekerasan berbasis gender, tetapi sistem sosial Pakistan perlu berbuat lebih banyak untuk memberikan dukungan kepada para korban dalam struktur hukum. (ha/as)
TERPOPULER
