Suara.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendukung langkah Presiden Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Menyusul larangan itu, Muhaimin meminta para pengusaha untuk tunduk.
Muhaimin berujar bahwa keberadaan larangan ekspor minyak goreng dan bahan balinya itu menunjukkan negara yang memiliki teori dan jalan keluar ekonominya sendiri.
"Sehingga pengusaha harus tunduk dan nggak main-main," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Muhaimin berujar dalam mengambil langkah pelarangan ekspor itu pemerintah memiliki risiko intervensi pasar. Menurutnya, pemerintah juga mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan sudah mengambil keungtungan banyak.
Karena itu, lanjut Muhaimin pengusaha-pengusaha saat ini harus mementingkan kepentingan dalam negeri sebagaimana kebijakan pemerintah.
"Tapi pemerintah tahu perusahaan CPO sudah terlalu banyak untungnya. Kita harus fair dong. Pengusaha sudah terlalu banyak tanah yang dipakai jadi sawit, untung sudah berlipat-lipat, masa mikirin negara nggak mau," kata Muhaimin.
Diarang Jokowi
Sebelumnya Presiden Jokowi resmi melarang kegiatan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan itu resmi berlaku mulai Kamis (28/4/2022) mendatang.
Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat yang dipimpinnya. Adapun rapat itu membahas soal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Tegas Tindak Mafia Minyak Goreng
"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).
Jokowi menyebut batas waktu pelarangan ekspor tersebut bakal ditentukan di kemudian hari. Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan kalau dirinya bakal memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut supaya ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tetap terjamin dengan harga murah.
"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau."
