Indonesia pada akhirnya mengutuk invasi tersebut dalam resolusi selanjutnya di PBB, sementara negara-negara seperti China dan India abstain, atau tidak menentukan sikap.
Namun, Indonesia abstain dalam pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Kesempatan untuk membeli minyak murah mungkin menjadi salah satu faktor pendorong ambivalensi Indonesia atas Ukraina.
Selain itu, ada juga soal pembelian alat-alat militer Rusia telah menjual senjata kepada Indonesia senilai lebih dari $2,5 miliar selama 30 tahun terakhir, dan merupakan pemasok senjata terbesar di Asia Tenggara.
Sementara banyak negara telah memberlakukan sanksi, perusahaan minyak negara, Pertamina, sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia.
Pekan lalu di sidang parlemen, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan di tengah ketegangan geopolitik saat ini, Pertamina melihat "kesempatan untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik".
Secara politik tidak ada masalah selama perusahaan yang kita hadapi tidak terkena sanksi. Kita juga sudah membicarakan pengaturan pembayaran yang mungkin melalui India, kata Nicke Widyawati.
Membiarkan pintu terbuka untuk dialog
Sikap dan pernyataan Indonesia ini, menurut akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiyono, lebih frutiful dibanding condemning", atau bermanfaat dibanding mengutuk.
"Posisi kita yang bebas aktif itu harus seperti itu. Bahwa kita tidak menjadi bagian dari mayoritas, itu bukan masalah. Yang penting kita berpegang pada prinsip."
Baca Juga: Maudy Ayunda Jadi Sasaran Kritik Sebagai Jubir G20, Ini Pembelaan Kemenkominfo
"Di saat kita tidak ada di posisi yang hitam-putih itu lah, ruang-ruang untuk perdamaian bisa dibangun," tambahnya.
Namun, Evan Laksmana, peneliti senior di Pusat Asia dan Globalisasi di National University of Singapore, mengatakan Indonesia seharusnya sejak awalmengambil "sikap dan posisi yang lebih kuat,misalnya mengutuk invasi dan secara eksplisit menyebut Rusia".
Evan mengatakan menjadi "bebasdan aktif" juga berarti membela kepentingan Indonesia,termasuk di dalamnya prinsip-prinsip hukum internasional - tetapi itu pun tidak menghentikan Indonesiamengundang Putin.
Ketika ditanya tentang tuduhan kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh pasukan Rusia di kota-kota dekat Kyiv, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan:"Itu adalah tuduhan dan oleh karena itu perlu diverifikasi oleh penyelidikan independen. Ini adalah proses yang akan kami dukung."
Romantisme masa lalu dengan Rusia
Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan, kedekatan historis antara Indonesia dan bekas Uni Soviet, sejak tahun 1950-an, telah memengaruhi posisi Indonesia dalam krisis Ukraina sekarang.
Selain mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga menerima pinjaman lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar AS untuk membangun arena dan stadion olahraga, gunamemenuhi ambisi Presiden Sukarno untuk menjadi tuan rumah Asian Games 1962.
