Partai Buruh Australia Tidak Lanjutkan Visa Pertanian Bila Menang Pemilu

Siswanto | ABC | Suara.com

Selasa, 26 April 2022 | 20:16 WIB
Partai Buruh Australia Tidak Lanjutkan Visa Pertanian Bila Menang Pemilu
Ilustrasi Australia (Pixabay/pattyjansen)

Suara.com - Partai Buruh Australia mengatakan tidak akan melanjutkan penerapan visa pertanian bila mereka menang dalam pemilihan umum di tingkat federal tanggal 21 Mei mendatang.

Partai Buruh yang sekarang ini menjadi partai oposisi utama akan memperkuat skema visa yang sudah ada, bernama Pergerakan Pekerja Pasifik Australia (PALM), menggantikan visa khusus yang diperuntukkan bagi pekerja di bidang kehutanan, perikanan dan pekerja pertanian yang sudah diumumkan sebelumnya oleh pemerintahankoalisi Liberal/Nasional.

Program visa yang dikenal dengan nama visa pertanian tersebut pada mulanya bertujuan mendatangkan pekerja-pekerja dari kawasan Asia Tenggara namun sejauh ini belum satu pun pekerja yang tiba di Australia.

Partai Buruh mengatakan pemerintah juga akan membayar di muka biaya perjalanan para pekerja asal Pasifik untuk datang ke Australia, mengizinkan pekerja asal Pasifik membawa keluarganyadan bekerja di sini, dan memungkinkan mereka juga mendapatkan status visa permanen.

Menteri Urusan Pembangunan Internasional Bayangan Pat Conroy mengatakan pendekatan baru diperlukan untuk membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja di Australia dan juga membina hubungan lebih baik dengan negara-negara Pasifik.

"

"Visa pertanian pemerintahan sekarang ini tidak berjalan, belum ada satu pun pekerja yang datang di bawah visa pertanian," katanya.

"

"Visa itu tidak membantu petani Australia dan gagal membantu masyarakat Australia secara keseluruhan," kata Conroy.

Pat Conroy berjanji untuk membantu ongkos kedatangan para pekerja, yang akan ditanggung oleh pemerintah Australia sampai sekitar A$300 (sekitar Rp3 juta) yang nantinya akan dibayar oleh para pekerja lewat pajak yang mereka bayarkan.

Visa Pertanian Australia ini semula diumumkan tahun lalu oleh Partai Nasional di sela-sela penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Australia namun sejauh ini belum ada satu pun pekerja yang tiba.

Visa tersebut dimaksudkan untuk mendatangkan pekerja terampil, semi terampil dan mau pun tidak terampil ke Australia.

Bulan lalu nota kesepahaman sudah dicapai antara Australia dan Vietnam sehingga pekerja dari negara tersebut bisa datang namun aturan mengenai pengaturan pajak bagi pekerja asing untuk bisa bekerja di Australia belum lagi dibicarakan di tingkat parlemen.

Dituduh cuma ganti bungkus

Menteri Pertanian Australia David Littleproud mengatakan rencana penghentian visa pertanian oleh Partai Buruh bila mereka menang pemilu "akan menyebabkan meningkatnya biaya hidup bagi seluruh rakyat."

"Partai Buruh hanya mengganti bungkus skema pasifik yang sudah ada, dan menghilangkan kesempatan bagi pekerja terampil dan semi terampil dari Vietnam," kata Menteri Littleproud.

Masih belum jelas apakah nantinya pemerintahan Partai Buruh akan menghormati perjanjian yang sudah disepakati dengan Vietnam.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan

Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan

News | Kamis, 23 April 2026 | 19:00 WIB

Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?

Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?

News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB

BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara

BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 22:01 WIB

Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan

Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB

Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!

Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB

Aksi di Kedubes AS Jakarta, Pemuda Dukung Paus Leo XIV Tolak Perang Trump-Iran

Aksi di Kedubes AS Jakarta, Pemuda Dukung Paus Leo XIV Tolak Perang Trump-Iran

Foto | Kamis, 23 April 2026 | 21:35 WIB

7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?

7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 21:33 WIB

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB

Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi

Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB

BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan

BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan

Bri | Kamis, 23 April 2026 | 21:21 WIB

Terkini

Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?

Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?

News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB

Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka

Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka

News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB

'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran

'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran

News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB

Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan

Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB

Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!

Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB

Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi

Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB

Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut

Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut

News | Kamis, 23 April 2026 | 21:17 WIB

Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi

Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi

News | Kamis, 23 April 2026 | 20:33 WIB

Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga

Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga

News | Kamis, 23 April 2026 | 20:32 WIB