Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal pembiayaan Formula E yang dianggap tidak sesuai. Pasalnya, pendanaan untuk ajang balap mobil listrik itu masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Seharusnya, pembiayaan ajang ini menggunakan skema antar perusahaan atau bussiness to bussiness (B2B). Sementara, dengan adanya APBD untuk pembiayaan commitment fee atau uang komitmen berarti Pemprov menggunakan skema pemerintah ke perusahaan atau government to business (G2B).
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan menghormati segala proses penyeldikan yang dilakukan KPK.
Jika memang ada dugaan kesalahan dalam pembiayaan maka ia mempersilahkan lembaga antirasuah itu melakukan pemeriksaan.
"Kami menghormati KPK. Silakan nanti KPK melakukan pemeriksaan, penyidikan. Itu hak KPK. Kami hormati," ujar Riza kepada wartawan, Kamis (28/4/2022).
Setelah melakukan pembayaran commitment fee Rp560 miliar, Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) saat ini menggunakan skema B2B untuk penyelenggaraan bersama para sponsor.
Riza mengatakan jika nantinya KPK menemukan kesalahan dalam penyelenggaraan maka ia dan jajaran siap mempertanggungjawabkannya.
"Prinsipnya, kami, seluruh jajaran aparat di pemda melaksanakan semua program mauapun pembiayan sebaik mungkin seperti yang diatur dalam ketentuan dan akan kami pertanggungjawabkan," pungkasnya.
Baca Juga: Ini Dia Sederet Fasilitas Kursi Penonton Royal Suite Seharga Rp10 Juta dalam Ajang Formula E Jakarta
