Harga Minyak Goreng Dikabarkan Turun, Strategi Jokowi Larang Ekspor CPO Berhasil?

Jum'at, 29 April 2022 | 13:49 WIB
Harga Minyak Goreng Dikabarkan Turun, Strategi Jokowi Larang Ekspor CPO Berhasil?
Ilustrasi Minyak Goreng - Mekanisme Penyaluran BLT Minyak Goreng (Pixabay)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng (migor). Rupanya, kebijakan tersebut dinilai berhasil. 

Dikutip dari makassar.terkini—jaringan Suara.com, harga minyak goreng berangsur dikabarkan sudah turun. Hal ini dinilai akibat stretegi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 

Dikabarkan, harga minyak goreng telah turun di beberapa lokasi. Bahkan, stok minyak goreng kini sudah memenuhi rak-rak di gerai ritel modern. 

Tak hanya itu, di Indogrosir Tangerang memasang banderol harga minyak goreng dengan beragam merek kemasan 2 liter. 

Selanjutnya, di gerai swalayan lain di Bekasi telah terlihat stok minyak goreng yang cukup banyak. Bahkan, harga minyak goreng di toko tersebut didiskon hampir Rp 5000. 

Sebelumnya, Jokowi kembali merubah aturan terkait larangan ekspor minyak goreng. Kali produk sawit Crude Palm Oil (CPO) juga ikut dilarang.

Padahal pada konferensi kemarin Selasa (26/4/2022) malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekspor CPO masih bisa dilakukan.

"Ini menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan migor curah Rp14ribu per liter," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers virtualnya, Rabu malam (27/4/2022).

"Kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil. Sudah tercakup dalam Permendag dan berlaku malam hari ini pukul 00.00 WIB sesuai arahan Presiden," tambah Menko Airlangga.

Baca Juga: Dukung Keputusan Presiden Jokowi Larang Ekspor CPO, Gerindra: Demi Mengembalikan Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi

Airlangga mengatakan kebijakan ini memperhatikan kepentingan masyarakat dan bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan pemerintah. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI