Desak Pemerintah Gratiskan Sekolah Sampai D3, Partai Buruh: Negara Tidak Akan Bangkrut

Suara.com - Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menjamin sekolah gratis dari SD sampai D3 atau wajib 15 tahun belajar demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan dengan perkembangan zaman di dunia kerja saat ini tidak cukup lagi hanya lulusan SMA, minimal butuh lulusan D3 atau sarjana terapan yang siap kerja.

"Pendidikan harus menjadi wajib belajar 15 tahun, gratis sampai D3, 20 persen dana pendidikan dari hampir Rp3.000 triliun APBN kita itu, atau sekitar Rp600 triliun lebih itu dana pendidikan kita, maka wajib belajar harus mencapai D3, sekarang kan baru wajib belajar 12 tahun," kata Iqbal dalam jumpa pers, Kamis (5/5/2022).

Menurutnya, melihat keuangan negara seharusnya mampu untuk merealisasikan hal tersebut, tinggal kemauan dari pejabat di pemerintahan untuk mengutamakan pendidikan daripada sektor lain.

"Sekolah gratis sampai D3 itu, tidak bangkrut ini negara," tegasnya.

Isu ini akan dibawa Partai Buruh dalam aksi unjuk rasa sebagai rangkaian peringatan Hari Buruh atau May Day di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 14 Mei 2022 nanti.

Dalam aksinya nanti, mereka akan membawa 16 tuntutan buruh kepada pemerintah dan pengusaha, antara lain: tolak omnibus law UU Cipta Kerja; turunkan harga kebutuhan pokok, BBM, dan gas; sahkan RUU PPRT; tolak revisi UU PPP; tolak revisi UU Serikat Pekerja.

Kemudian, tolak upah murah; hapus sistem outsourcing; redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); tolak kenaikan pajak PPn; sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran.

Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya; wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; stop kriminalisasi petani.; biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis.

Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode; dan terakhir, pemberdayaan sektor informal.