facebook

Belajar dari Kasus Rektor ITK, Netty PKS Minta LPDP Berbenah: Jika Tidak, Hal Serupa Bisa Terjadi Lagi!

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah
Belajar dari Kasus Rektor ITK, Netty PKS Minta LPDP Berbenah:  Jika Tidak, Hal Serupa Bisa Terjadi Lagi!
Potret Rektor ITK Professor Budi Santosa Purwokartiko (dok its.ac.id)

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kemendikbud Ristek dan Lembaga Pengolaan Dana Pendidikan (LPDP) memperbaiki sistem manajemennya secara serius.

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kemendikbud Ristek dan Lembaga Pengolaan Dana Pendidikan (LPDP) memperbaiki sistem manajemennya secara serius. 

Hal itu disampaikannya usai Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko dicopot sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP setelah pernyataannya kontroversinya yang menuai  polemik. 

"Harus ada evaluasi dan perbaikan sistem manajemen secara serius, jangan hanya  berhenti pada pemecatan yang bersangkutan. Jika tidak berbenah diri, hal serupa dapat terjadi lagi di kemudian hari," kata Netty kepada wartawan, Jumat (6/5/2022). 

Menurut Netty seharusnya, LPDP bisa memastikan para pewawancaranya adalah seorang Pancasilais yang toleran. Kemudian juga harus menghargai keyakinan agama seseorang dan objektif dalam menilai para calon penerima beasiswa. 

Baca Juga: Mengenal Siapa Budi Santosa Purwokartiko, Rektor ITK Bikin Status Menyinggung SARA

"Ukuran open mind, kecerdasan dan integritas seseorang tidak  dilekatkan pada pakaian yang dikenakan seseorang, tapi melalui proses penggalian pemikiran dan diskusi. Itulah tugas pewawancara untuk melihat ke dalam, bukan judge the book by the cover," tututnya. 

Ia mengatakan, LPDP perlu mengevaluasi sistem rekrutmennya dengan menelusuri apakah ada calon penerima beasiswa selama ini yang dirugikan dengan pandangan subjektif semisal yang dimiliki Budi Santosa. 

"Negara juga dirugikan jika ada calon mahasiswa brilian  yang gagal memperoleh beasiswa karena penilaian subjektif seperti soal jilbab tersebut," ungkapnya. 

Untuk itu, Netty juga meminta pihak LPDP melakukan rekrutmen pewawancara secara profesional dan bukan hanya sekadar rekomendasi. 

Terakhir, ia meminta kepada semua pihak untuk berhenti melakukan politik taste the water yang dapat menimbulkan kegaduhan publik. 

Baca Juga: Singgung Bukan Muhrim Tidak Boleh Bersentuhan, Rektor ITK: Ajaran Manusia Ganas

"Marilah kita menjaga ketenangan dan kedamaian publik dengan tidak melontarkan hal-hal yang memancing polemik. Persoalan negara dan rakyat sudah amat banyak. Jangan habiskan energi dengan hal-hal seperti ini," katanya. 

Komentar