Suara.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemprov DKI tidak menerapkan work from home atau WFH usai libur lebaran.
Maria mengatakan, Pemprov DKI tetap menerapkan sistem kerja sesuai Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022.
"Untuk DKI tetap berpedoman pada SE Sekda Nomor 10 Tahun 2022 dengan pemberlakuan sesuai level PPKM," kata Maria, Senin (9/5/2022).
Dalam SE tersebut disebutkan bahwa kantor pelayanan pemerintah di masa PPKM Level 2 sekarang ini menerapkan jumlah pegawai yang bekerja di kantor maksimal 75 persen dan 25 persen bekerja di rumah.
SE tersebut juga menyatakan dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak, sehingga diperlukan kehadiran pegawai di kantor, kepala perangkat daerah atau biro dapat menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor dengan tetap memperhatikan batasan kapasitas jumlah pegawai.
Namun, Maria menyebut masih ada sejumlah ASN DKI yang mengajukan cuti usai libur lebaran dengan berbagai alasan.
"Ada ASN yang sudah mengajukan cuti, tapi hanya sedikit. Untuk jumlah pastinya baru kita bisa ketahui dari tarikan absensi karena pemberian cuti menjadi kewenangan kepala organisasi perangkat daerah," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga telah meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.
Menurutnya, penerapan sistem bekerja dari rumah tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Apalagi, instansi pemerintahan juga telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dengan demikian, ASN dapat bekerja tanpa dibatasi ruang dan fleksibel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
WFH juga dinilai dapat memberikan kesempatan bagi para ASN yang mudik Lebaran untuk isolasi mandiri setelah perjalanan jauh. Langkah ini berguna sebagai pencegahan penyebaran Covid-19.
TERPOPULER
