Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan menjadwalkan pemanggilan terhadap Harvey Maliholo pada Kamis besok. Pemanggilan itu terkait perbuatan Harvey yang menonton video porno saat rapat.
Selain Harvey, Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan pemanggilan serupa juga dijadwlkan terhadap kasus-kasus lainnya yang melibatkan anggota DPR.
"Kemarin rapat internal sudah yang dilaksanakan secara hybrid memutuskan ada belasan perkara termasuk saudara HM yang akan dilakukan pemanggilan klarifikasi. Jadwalnya kalau gak salah besok, Kamis 19 Mei 2022, jadi para pengadu dan teradu dipanggil," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).
Habiburokhman menegaskan proses pemanggilan baik terhadap Harvey dalam kasus video porno dan pemanggilan teradu dan pengadu di kasus lain sudah sesuai mekanisme.
"Intinya kami perlu sampaikan bahwa semua pengaduan yang masuk akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Habiburokhman.
PDIP Merasa Harvey Dijebak
Diketahui, Fraksi PDI Perjuangan menganggap apa yang dilakukan Harvey Malaiholo merupakan perbuatan yang manusiasi. Apalagi, Fraksi PDIP menganggap Harvey tidak sengaja saat membuka konten berupa video porno di dalam rapat.
Sekretaris PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebelumnya mengatakan bahwa Harvey dijebak. Hal itu menjadi dugaan dari dirinya setelah mendengar klarifikasi dari Harvey.
"Kan begitu untuk itu fraksi mohon izin ini kan kesalahan yang manusiawi, jadi kalau itu dianggap salah. Tapi kan ini orang engga sadar bukanya, gak sadar membuka, kan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: DPR RI Bakal Minta Penjelasan Mendag soal Minyak Goreng Rakyat
Atas dasar ketidaksengajaan itu, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan tidak akan memberikan sanksi kepada Harvey.
"Apakah karena seperti ini kemudian diberi sanksi? Kalau fraksi sudah jelas tidak akan memberikan sanksi," kata Bambang.
Tak Ada Sanksi
Meski Fraksi PDIP tidak akan memberikan sanksi kepada Harvey, namun Bambang juga tidak keberatan apabila ternyata DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memandang ada pelanggaran etika dari perbuatan Harvey menonton video porno walau tidak disengaja.
"Tentu fraksi tidak akan memberi sanksi. Tapi kalau ada kawan-kawan itu harus disanksi pak, misalnya itu perbuatan memalukan kita ngomong jujur siapa yang dirugikan? Tapi kalau itu etika, maka biarlah MKD memberikan. Mahkamah Kehormatan Dewan itu adalah ranah etik," tutur Bambang.
Dianggap Pribadi Baik
