Dari Bisnis, Begini Kisah Kedekatan Luhut dengan Jokowi yang Tuai Pro Kontra

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah menjadi sorotan. Pasalnya Luhut mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menangani sengkarut minyak goreng.

Diketahui beberapa bulan ini harga minyak masih mahal dan stoknya masih langka di beberapa daerah. Luhut pun panen kritik atas tugas barunya dari orang nomor satu di Indonesia itu.

Pasalnya, bukan sekali ini saja Luhut ditunjuk Jokowi untuk mengemban jabatan lain di pemerintah, di luar kursi menteri. Apalagi, penunjukan Luhut dinilai bisa memicu ketidakharmonisan antara menteri, khususnya menteri yang dianggap lebih bisa menangani masalah minyak goreng.

Lantas bagaimana kisah kedekatan Luhut dengan Jokowi hingga selalu dipercaya? Yuk simak selengkapnya berikut ini.

Berawal dari Bisnis

Kedekatan Luhut dengan Jokowi telah terjalin sejak 14 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa keduanya mulai saling mengenal pada tahun 2008 silam.

Ketika itu Luhut tengah mencari pihak yang dapat mengubah kayu mentah dari konsesi hutan miliknya di Kalimantan menjadi produk jadi. Luhut kemudian diperkenalkan dengan Jokowi, eksportir furnitur yang saat itu baru saja terpilih jadi Wali Kota Solo. Sejak saat itulah kerja sama bisnis keduanya terjalin.

Dukungan dalam Dunia Politik

Hingga kemudian Luhut yang ketika itu menjadi petinggi Partai Golkar disebut-sebut sebagai penasihat politik Jokowi. Ia bahkan menjadi "orang belakang" Jokowi maju di Pilpres 2014. 

Luhut pun rela mundur dari Partai Golkar demi mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Hal ini karena pada Pilpres 2014, Partai Golkar mendukung pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Setelah hengkang dari Partai Golkar, Luhut masuk ke tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Jerih payah Luhut terbayar tuntas dengan Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014.

Luhut Jadi Orang Kepercayaan Jokowi

Pada awal pemerintahan Jokowi-JK, Luhut diberi mandat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Setelahnya, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dengan masa jabatan hampir satu tahun. 

Kemudian Luhut ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang diembannya sampai akhir pemerintahan Jokowi-JK. Ia pun dipercaya mengemban jabatan yang sama pada pemerintahan Jokowi yang kedua.  Bahkan kewenangan Luhut diperluas menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk Jokowi-Ma'ruf Amin pada 23 Oktober 2019. Jabatan ini pun masih diemban Luhut hingga saat ini.

Tuai Pro Kontra

Banyaknya jabatan yang diamanatkan Jokowi ke Luhut tak lepas dari kedekatan keduanya. Luhut dan Jokowi sudah menjalin kerja sama bisnis sejak belasan tahun silam. Maka tak heran jika Jokowi memberikan kepercayaan besar pada Luhut. 

Walau begitu, borongan jabatan Luhut dari Jokowi itu juga menimbulkan kritik. Menurut pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi mengatakan bahwa keputusan Jokowi itu sebenarnya tidak baik secara manajemen birokrasi.

Pasalnya pekerjaan yang tertumpuk pada satu orang tidak akan maksimal dikerjakan, baik dari aspek fungsional maupun kelembagaan.