Tugas Anyar Hadi Sebagai Menteri ATR/BPN: Sertifikat Tanah, Sengketa Lahan dan IKN

Suara.com - Eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Menteri ATR/BPN). Semenjak dilantik, Hadi harus menghadapi sejumlah tugas yang harus bisa diselesaikannya.

Tugas pertama, Hadi harus menuntaskan persoalan sertifikat tanah yang hingga saat ini baru mencapai 81 juta. Jokowi menargetkan sebanyak 126 juta sertifikat tanah harus bisa dikeluarkan.

"Oleh sebab itu, target utama yang segera saya segera realisasikan, namun saya akan lihat permasalahannya di lapangan seperti apa," kata Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Namun, Hadi akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait untuk mencari titik permasalahan mengapa penerbitan sertifikat tanah belum mencapai target.

"Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait. Supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut," ujarnya.

Tugas kedua, Hadi akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah. Masalah sengketa tanah sempat disinggung Jokowi untuk segera diselesaikan karena bisa berdampak hingga ke sosial.

"Sengketa tanah itu kemungkinan overlapping antara milik institusi atau milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan," ujarnya.

Sementara tugas yang ketiga, ia akan mengurus terkait tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia meyakini ketiga tugas barunya tersebut akan selesai didukung dengan sinergi antar kementerian terkait.

"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari, itu sudah bisa terealisasi."