REGIONAL:
Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) kini mendapat jatah satu kursi di kabinet di mana pimpinannya yakni Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag).
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai kalau kehadiran Zulhas di jajaran menteri justru malah memperkeruh Koalisi Indonesia Maju.
"Saya kira bisa jadi Zulhas justru menambah atau memperkeruh suasana yang sudah dibangun menteri-menteri sebelumnya," kata Saiful dalam diskusi virtual bertajuk Reshuffle: Perbaikan Kinerja atau Akomodir Politik?, Kamis (16/6/2022).
Meskipun pernah berseberangan dengan rombongan partai politik koalisi pendukung Jokowi pada 2019 lalu, namun pada akhirnya PAN tidak bisa menutupi kedekatannya dengan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sebagai anak baru di Koalisi Indonesia Maju, Saiful melihat keberadaan Zulhas malah bisa mengacak-acak deretan menteri yang ada di lingkaran Jokowi. Hal tersebut dibuktikan dengan digesernya Muhammad Lutfi dari kursi menteri perdagangan (mendag).
"Artinya yang bersangkutan ini adalah orang baru yang mencoba mengobok-obok posisi koalisi yang ada sehingga kemudian harus menyingkirkan menteri yang memang dari kalangan profesional," ujarnya.
"Sehingga ini lah yang saya kira menambah keruh suasana terkait dengan posisi kementerian yang kurang lebih dua tahun yang akan datang akan dijalankan pemerintah Jokowi."
Jokowi Lantik Zulhas Jadi Mendag
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Jokowi mengungkapkan alasan memilih Zulhas sebagai menteri anyar di Kabinet Indonesia Maju. Selain rekam jejak, Kepala Negara juga melihat kemampuan Zulhas dalam menjalankan tugas.
"Saya melihat pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan," ungkap Jokowi.
Zulhas dianggap Jokowi cocok menggeser menteri perdagangan sebelumnya yakni M Lutfi karena dianggap mampu menyelesaikan persoalan khususnya terkait kebutuhan masyarakat.
"Kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri, harus bisa jaga," ujarnya.
TERPOPULER
