facebook

Heboh Dugaan Penyelewengan Dana, DPRD Pontianak Desak Anggaran Lembaga Filantropi Diaudit

Agatha Vidya Nariswari
Heboh Dugaan Penyelewengan Dana, DPRD Pontianak Desak Anggaran Lembaga Filantropi Diaudit
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mendesak, perlunya ada audit penggunaan anggaran salah satu Lembaga Filantropi, hal itu guna menghindari terjadi penyelewengan anggaran di lembaga tersebut. (ANTARA/HO-Istimewa)

DPRD Pontianak Desak anggaran lembaga filantropi untuk diaudit

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Satarudin mendesak agar anggaran pada salah satu lembaga filantropi diaudit. Hal itu dilakukan supaya menghindari terjadinya penyelewengan anggaran di lembaga tersebut.

"Untuk menanggapi maraknya informasi atau isu tentang besaran gaji dan fasilitas yang diterima petinggi lembaga filantropi nasional itu, maka perlu dilalukan audit," kata Satarudin di Pontianak, Kamis.

Terkait dugaan penyelewengan dana dan gaji petinggi mencapai Rp250 juta sebulan, Satarudin mengaku terkejut. Selain itu, gaji senior vice president sebesar Rp200 juta dan direktur eksekutif mencapai Rp50 juta sebulan.

"Wah, Ini besar sekali, sementara dana yang ada itu merupakan dana umat," katanya menambahkan.

Baca Juga: Sepak Terjang Pendiri ACT: Bergaji Ratusan Juta, Kini Tersandung Kasus Penyelewengan Dana Umat

Selain Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kini tengah heboh dengan dugaan penyelewengan dana, beberapa lembaga filantropi lainnya juga terungkap besaran gajinya. Lembaga filantropi lainnya, dengan gaji tertinggi mencapai Rp25 juta dan Rp40 juta.

Menurutnya, lembaga filantropi nasional sudah ada di Kota Pontianak. Ia juga berharap agar tidak ada penyelewengan anggaran, terlebih digunakan untuk fasilitas pribadi, seperti mobil mewah hingga bangun rumah mewah dengan dana umat.

Menurutnya, lembaga filantropi merupakan lembaga mengelola dana umat dan banyak memiliki program sosial. Adapun bantuan itu seperti bantuan pendidikan, program sosial hingga bantuan menyenangkan anak yatim piatu.

"Tentu perputaran uang yang didonasikan buat kegiatan besar sehingga harus dijabarkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, tujuannya agar tidak membuat masyarakat berpikiran negatif," ungkapnya.

Satarudin menambahkan, dengan maraknya isu yang jadi pembicaraan banyak orang ini, bila tidak ditanggapi dengan bijak maka sedikit banyak akan membuat kepercayaan masyarakat akan lembaga filantropi menjadi goyah.

Baca Juga: ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Anak Ketum PAN: Harus Ditindak Agar Tak Ada yang Pakai Nama Donasi untuk Pribadi

Untuk itu, dia menyarankan agar tiak semakin melebar kemana-mana, sebaiknya setiap lembaga filantropi diaudit penggunaan keuangannya, dengan begitu kepercayaan masyarakat untuk bersedekah semakin tinggi.

"Kita kasihan kepada lembaga sosial yang betul-betul menjalankan dengan sepenuh hati. Bisa saja akibat perbuatan satu oknum rusak susu sebelanga. Saran saya, janganlah cari keuntungan pribadi menggunakan dana umat, apalagi dari sedekah masyarakat," katanya. (ANTARA)

Komentar