Suara.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kalau pemerintah tengah ngebut mengerjakan aturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Itu dilakukan pemerintah untuk dapat melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual bukan hanya di sekolah namun secara luas.
"Sekarang peraturan turunannya, PP sedang kita kebut, karena piranti yang paling kita butuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan, baik itu pencegahan maupun penindakan," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/7/2022).
"Dengan ada UU ini dengan produk turunannya, insyaAllah penanganan kekerasan, bukan hanya di sekolah, tapi kekerasan dalam arti yang luas juga akan mudah dilakukan," sambungnya.
Sembari menunggu aturan turunan UU TPSK itu dibuat, Muhadjir menilai media massa turut memiliki peran untuk memberikan edukasi waspada akan tindakan pelecehan seksual yang bisa terjadi di lingkungan sekolah lainnya. Media massa juga bisa menyebarkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual supaya melahirkan efek jera ke depannya.
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir juga menjawab perihal adanya relasi kuasa pada kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Relasi kuasa tersebut dinilai akan memberatkan korban untuk melaporkan apa yang dialaminya ke pihak kepolisian.
Menurut Muhadjir, seiring berjalannya waktu, situasi itu akan mulai hilang dibantu dengan adanya aturan turunan UU TPKS.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tak lama, UU dan produk turunannya itu bisa segera kita gunakan, untuk tangani itu."
